Idrus Marham: Agung Laksono Jadi Sekjen? Itu Melecehkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Golkar versi Munas Bali Idrus Marham menilai usulan Agung Laksono untuk menggelar Munas tidak dapat diakomodir.

Pasalnya, Golkar berpegang pada sistem bukan pada keinginan seseorang.

"Kita bicarakanlah baik-baik, memang ada ajaran kasasi. Cukuplah satu tahun ini Partai Golkar terlibat konflik dan rusaknya kultur kita dalam berpartai, rusaknya ideologi berpartai dan kesetiakawanan," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Idrus meminta konflik Golkar dihentikan.

Sebab, akan ada yang mengambil keuntungan dari dualisme kepengurusan di Golkar.

"Yang bertepuk tangan adalah orang-orang yang diluar, orang-orang dari partai lain," imbuhnya.

Sedangkan mengenai sikap Menkumham Yasonna Laoly yang belum mencabut surat keputusan (SK) mengenai kepengurusan Golkar, ia pun meminta Politikus PDIP itu menjalankan 'good goverment'.

"Melakukan secara benar karena ada keputusan maka dilaksanakan. Ini bisa jadi perbuatan melawan hukum, dan ini tidak baik. Alangkah naifnya seorang menteri yang lahir di era roformasi tidak menunjukan sikap yang mencerminkan good goverment," katanya.

Selain itu, Idrus juga menyoroti rekonsiliasi yang dilakukan Golkar.

Ia menegaskan jabatan Agung Laksono tidak mungkin di posisi ketua umum.

Sedangkan untuk posisi Sekjen yang kini dijabat Idrus, ia meminta untuk menanyakan kepada Agung Laksono.

"Kalau sekjennya tanya ke Pak Agung mau enggak, dan mungkin saja jadi wakil ketua umum. Apa sunggunya arti dari posisi, kalau misalnya Pak Agung jadi sekjen maka melecehkannya, kan sudah pernah jadi Wakil Ketua, dan maju sebagai Ketua Umum. Jadi melecehkan kalau jadi sekjen," ungkapnya.