Pilkada Serentak

Ada Praktik 'Money Politic' dengan Uang Palsu Ditemukan di Pelaksanaan Pilkada Papua

Hari ini pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan serentak ‎ di 11 Kabupaten di Papua

Tribun Jogja/Khaerur Reza
Pasien dan perawat di RSUD Sleman di Jl Magelang Morangan Sleman menggunakan hak pilihnya, Selasa (9/12/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan kejadian di Pilkada daerah Papua yang dihantui praktik money politic dengan uang palsu.

"Sejauh ini, amatan kita soal Papua, pilkadanya dihantui money politic dengan uang palsu," ujar Peneliti Perludem, Kholil Pasaribu kepada Tribun, Rabu (9/12/2015).

Selain itu terjadi juga mobilisasi pemilih dari daerah non-pilkada.

"Surat pemberitahuan pemilih C6 yang disinyalir jadi alat politik, banyak yang didistribusikan ke warga pendatang, dan justru warga setempat banyak yang enggak dapat," jelasnya kemudian.

Soal potensi kekerasan, kata dia, sampai saat ini masih kasus pemukulan di Keerom saja.

"Sejauh ini, situasinya masih terkendali," ucapnya.

Hari ini pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan serentak ‎ di 11 Kabupaten di Papua.

Pilkada serentak di 11 kabupeten di Papua. Perinciannya, di Kabupaten Nabire 186.850 pemilih menggunakan hak suara di 33 tempat pemungutan suara (TPS), Kabupaten Keerom memiliki 123 TPS dan 48.250 pemilih, Kabupaten Waropen dengan 116 TPS dengan 31.733 pemilih, serta Kabupaten Yalimo dengan 302 TPS dan 69.560 pemilih

Kemudian, Kabupaten Asmat dengan 275 TPS dan 77.930 pemilih, Kabupaten Boven Digoel dengan 224 TPS dan 47.211 pemilih, Kabupaten Merauke dengan 446 TPS dan 158.755 pemilih, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan 342 TPS dan 92.349 pemilih, Kabupaten Mamberamo Raya dengan 103 TPS dan 24.777 pemilih, Kabupaten Supiori dengan 45 TPS dan 15.103 pemilih, serta Kabupaten Yahukimo dengan 627 TPS dan 280.096 pemilih.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved