Breaking News:

Wapres Sebut Indonesia Bisa Bermasalah Jika Freeport Hengkang

Padahal pemerintah saat ini tengah berupaya agar lebih banyak investor mau menanamkan uangnya di Indonesia

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (kanan), dan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kiri) berjalan menuju Gedung Nusantara V saat menghadiri pembukaan Konferensi Nasional Pemberentasan Korupsi (KNPK), di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (3/12/2015). KPK menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) ke sepuluh yang mengangkat tema Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh Elemen Bangsa dalam Pemberantasan Korupsi . TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apabila kontrak Freeport mengeksploitasi tanah Papua tidak diperpanjang, bisa jadi Indonesia mengalami masalah.

Indonesia akan kehilangan investor.

Padahal pemerintah saat ini tengah berupaya agar lebih banyak investor mau menanamkan uangnya di Indonesia. Setiap berkunjung ke luar negeri, dan pemerintah pun akan berupaya melindungi investasi yang sudah ada.

"Kalau undang investasi dari luar, tentu investasi yang sudah ada kita jaga,"kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan, usai menghadiri acara pembukaan IDI Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), di hotel Crown, Jakarta Selatan, Rabu (9/12/2015).

Bila investor yang sudah ada tidak bisa dijaga, menurut Wakil Presiden tentunya pemerintah akan kesulitan mengundang investor lain, karena mereka akan sulit diyakinkan.

"Kalau suatu investasi tidak kita jaga, bagaimana kita bisa undang investasi lain,"ujarnya.

Saat ini investasi Freeport tengah memicu masalah besar. Hal itu diawali oleh tawaran jasa Ketua DPR, Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid kepada bos Freeport Indonesia untuk memperpanjang kontrak.

Mereka diduga meminta saham sebagai imbalan, dengan menjual nama Presiden Joko Widodo.

Presiden pun murka setelah mengetahui namanya dicatut. Saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Kejaksaan Agung tengah menangani kasus tersebut.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved