Pilkada Serentak

Mendagri Ingin Penyelesaian Sengketa Pilkada Cukup Ditangani Satu Lembaga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini masih sumir.

Mendagri Ingin Penyelesaian Sengketa Pilkada Cukup Ditangani Satu Lembaga
Imanuel Nicolas Manafe/Tribunnews.com
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini masih sumir.

Sebab Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sama-sama memiliki kewenangan hal ini.

Kelemahannya, banyak pihak bisa mengklaim putusan A lebih absah dari putusan lembaga B atau sebaliknya.

Terlebih, putusan-putusan itu seringkali berbeda, antara lembaga di daerah dengan pusat.

"Nanti ke depan perlu (dibenahi). Ini kan repot Bawaslu punya kewenangan, KPU punya kewenangan, termasuk Mahkamah Agung. Keputusan KPU pusat dan daerah juga kadang-kadang beda dengan pusat," kata Tjahjo, Kamis (17/12/2015).

Tjahjo menginginkan lembaga yang menangani masalah itu cukup satu saja.

Tujuannya agar penyelesaian menjadi fokus dan tidak terpecah.

Sementara untuk lembaga lain, cukup menjalani tupoksi sebagai pengawas atau penyelenggara Pemilu.

Contohnya ketika sengketa di tahapan pencalonan, Tjahjo mengatakan sebaiknya melalui Badan Pengawas Pemilu atau MA.

Adapun soal sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) bisa sepenuhnya didelegasikan pada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau sengketa hasil Pilkada, MK. Kalau ada tahapan baik pencalonan dan lain sebagainya cukuplah Bawaslu saja atau MA, tapi kalau MA kan lama prosesnya," kata mantan Sekjen PDIP itu.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved