Acara Perpisahan Bambang Widjojanto, Nama Abraham Samad Tak Disebut

Nama bekas ketua KPK itu tak sekalipun dilafalkan Koalisi Masyarakat Sipil

Acara Perpisahan Bambang Widjojanto, Nama Abraham Samad Tak Disebut
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto berjalan saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/9/2015). Bambang Widjojanto memenuhi panggilan Bareskrim terkait pelimpahan tahap dua ke kejaksaan yakni kasus dirinya pada sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 di MK. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak sekalipun nama Abraham Samad disebut saat acara pelepasan Bambang Widjojanto di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama bekas ketua KPK itu tak sekalipun dilafalkan Koalisi Masyarakat Sipil yang menjemput Bambang atau dari wadah pegawai KPK.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati berkilah acara perpisahan dengan Abraham Samad sudah dilakukan bersama Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen pada 15 Desember 2015 lalu.

Pandu dan Zulkarnaen juga berakhir masa jabatannya pada 16 Desember 2015. Acara yang dihelat di auditorium KPK itu, ternyata tidak hadiri Bambang.

"Sudah ada perpisahan. Waktu itu Pak BW berhalangan hadir," kata Yuyuk di KPK, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Yuyuk mengakui, Koalisi Masyarakat Sipil yang menjemput Bambang adalah gabungan dari NGO atau LSM yang sudah sejak lama bersahabat dengan Bambang.

"Itu memang teman-teman NGO, temannya Pak BW dari zaman kapan. Mereka mau menjemput Pak BW dna mereka membuat simbolisasi itu ya silahkan," kata Yuyuk.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Dadang Trisasongko dari TI Indonesia mengatakan Bambang dijemput karena empat tahun lalu mereka mengantar Bambang ke KPK.

"Empat tahun yang lalu kami mengantar BW dan hari ini kami menjemput dia untuk kembali ke masyarakat sipil. Dua hari lalu beliau secara resmi telah berhenti dari pimpinan KPK," kata Dadang saat acara penyambutan Bambang.

Bambang adalah pimpinan KPK periode 2011-2015. Bambang bersama Samad harus dinonaktifkan Presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2015 karena tersandung kasus hukum.

Kepolisian menetapkan Bambang sebagai tersangka kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010.

Sementara Samad jadi tersangka pemalsuan dokumen kependudukan di Polda Sulselbar.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved