Tahun 2016, Kejaksaan Agung Diprediksi Belum Mampu Ikuti Cara Kerja KPK

"Kejaksaan Agung masih belum bisa mengikuti cara kerja KPK," kata Kamilov.

Tahun 2016, Kejaksaan Agung Diprediksi Belum Mampu Ikuti Cara Kerja KPK
gresnews
Gedung Kejaksaan Agung 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada akhir tahun 2015, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencoba melakukan langkah baru dalam penindakan tindak pidana korupsi dengan memulai penyelidikan dugaan permufakatan jahat skandal 'Papa Minta Saham'.

Langkah Kejaksaan dalam kasus tersebut yang lebih cepat ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti-rasuah tersebut, berdasarkan visi misi komisioner terpilih, mulai mengarah pada fungsi pencegahan ketimbang penindakan, namun hal itu diprediksi Pengamat Kejaksaan Kamilov Sagala tidak membuat lembaga pimpinan Muhammad Prasetyo menjadi pemimpin penumpasan koruptor pada 2016.

"Kejaksaan Agung masih belum bisa mengikuti cara kerja KPK," kata Kamilov Sagala kepada Tribunnews.com, Minggu (3/1/2016).

Ada beberapa hal, menurut Kamilov, yang membuat Kejaksaan masih belum dapat menjadi penggerak utama dalam menangkap koruptor.

Mantan Komisioner Komisi Kejaksaan ini melihat sumber daya manusia pada Korps Adhyaksa masih belum memadai. Terutama dalam bidang pemberantasan korupsi. Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dinilai belum menunjukan prestasi.

Seringnya Jaksa Agung menyalahkan praperadilan sebagai penghambat penindakan koruptor, dipandang Kamilov menguatkan opini bahwa sumber daya manusia jaksa belum memadai.

"Praperadilan itu tantangan keilmuan. Kalau jaksanya mampu itu bisa terpatahkan," kata Kamilov.

Banyaknya jumlah kasus yang mangkrak di Kejaksaan juga menunjukan ketidaksiapan untuk menguji di pengadilan. Dia mencontohkan ada beberapa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan status tersangka lebih dari 10 tahun, namun status hukum itu tidak meningkat karena perkaranya tidak kunjung dibawa ke pengadilan.

"Di mata jaksa kalau perkara diterbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyelidikan) adalah kebodohan," katanya.

Hal tersebut, menurut Kamilov, yang membuat banyak kasus mangkrak di Kejaksaan.

Halaman
12
Penulis: Valdy Arief
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved