Revisi Undang Undang Terorisme Rawan Penyalahgunaan Wewenang

Revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme harus dilakukan secara hati-hati.kekuasaan.

Revisi Undang Undang Terorisme Rawan Penyalahgunaan Wewenang
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Al Araf (tengah)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme harus dilakukan secara hati-hati.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menyebut revisi tersebut rawan "abuse of power," atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Saya khawatir, potensi abuse of powernya tinggi," ujar Al Araf saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (25/1/2016).

Revisi tersebut dilakukan pascaserangan teror di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, pada 14 Januari lalu.

Sejumlah hal yang akan direvisi diantaranya waktu pemeriksaan 7 x 24 jam untuk menentukan seseorang terlibat teror atau tidak.

Saat ini masa pemeriksaan 7 hari untuk ditentukan seorang menajadi tersangka teror atau tidak.

Rencanannya waktu tersebut akan diperpanjang menjadi 14 hari.

Menurut Al Araf, waktu tujuh hari sebenarnya sudah cukup bagi petugas untuk menggali keterangan.

Aturan tersebut sudah lebih memberikan kewenangan terhadap petugas, dibandingkan yang tercantum di KUHAP.

Halaman
12
Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved