Kereta Cepat

Jokowi Tampung Masukan dari Berbagai Pihak Soal Kereta Cepat

Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo menampung semua masukan

TRIBUN JABAR/BUKBIS CANDRA ISMET BEY
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berdiri diatas eskavator saat peletakan batu pertama pembangunan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta di Desa Mandalasar, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1/2016). Proyek kereta cepat Bandung-Jakarta merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok tersebut direncakanan selesai pada tahun 2018 dan diharapkan bisa beroprasi pada awal 2019. TRIBUN JABAR/BUKBIS CANDRA ISMET BEY 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo menampung semua masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 

"Ini setelah groundbreaking ini kan ada hal yang menyangkut keputusan pelaksanaan proyek kereta, ada masukan-masukan. Ini yang kami baca di publik ya, ada dari Anggota DPR, ada dari kelompok masyarakat, tentu ini didengar oleh Presiden," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Terkait adanya perdebatan mengenai izin yang belum rampung, Johan mengatakan kendala tersebut masih bisa diatasi seiring pelaksanaan proyek pascaground breaking.

"Ditengah-tengah keputusan itu ada kemudian beberapa hal kemudian jadi perhatian publik, misalnya soal perizinan yang kemudian disampaikan Menteri LHK dan Menhub, itu bisa jalan dalam proses itu bisa jalan walaupun groundbreaking sudah," kata Johan.

Johan juga mengatakan Presiden ingin para menteri terkait segera merespon setiap masukan yang disampaikan publik terkait proyek kereta cepat.

"Dan Presiden, seharusnya kementerian terkait apakah kementerian BUMN apakah itu Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK, itu yang harusnya respons ya terkait dengan proyek ini. Kemudian setelah groundbreaking ada suara-suara yang berbeda, tentu ini masukan buat Presiden ya untuk kemudian menanyakan kembali ke menteri terkait," ucap Johan.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved