Revisi UU KPK

‎Koalisi Masyarakat Serahkan Petisi Online Tolak Revisi UU KPK Kepada Ketua BaLeg DPR

"Menyikapi wacana revisi UU KPK, Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Suryo Bagus menginisiasi petisi online tolak revisi UU KPK,"

‎Koalisi Masyarakat Serahkan Petisi Online Tolak Revisi UU KPK Kepada Ketua BaLeg DPR
Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi serahkan Petisi Online Tolak Revisi UU KPK Kepada Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, Selasa (9/2/2016) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Gedung DPR.

Kehadiran mereka untuk menyerahkan petisi online change.org/janganbunuhKPK yang ditandatangani 57 ribu orang kepada Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas.

"Menyikapi wacana revisi UU KPK, Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Suryo Bagus menginisiasi petisi online tolak revisi UU KPK," kata Donal Fariz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Koalisi juga memberikan dokumen sejarah KPK serta berbagai pendapat pakar hukum mengenai revisi UU KPK.

Anggota Koalisi yang juga peneliti ICW tersebut pun mengatakan revisi UU KPK bukanlah isu baru.

Namun terdapat hal yang menarik dimana terdapat kesepakatan antara Menkumham Yasonna Laoly dan Komisi III DPR bahwa revisi UU KPK dilakukan setelah KUHP dan KUHAP.

"Kita tidak tahu perkembangan KUHAP dan KUHP, malah lebih dulu yang revisi UU KPK," kata Donal Fariz kepada Supratman.

Ia lalu menyebutkan point-point yang akan direvisi.

Contohnya, SP3 yang menjadi titik rawan mafia hukum.

Halaman
123
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved