Tommy Soeharto Restui Ade Komarudin Jadi Calon Ketua Umum Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putra Presiden kedua RI, Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto merestui bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin alias Akom.

Akom menemui Tommy, Kamis (28/4/2016) malam, jelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan dilangsungkan di Bali bulan depan.

"Keduanya bersepakat bahwa Partai Golkar yang menjadi legacy dari HM Soeharto harus dikembalikan pada roh dan jati dirinya sebagai partai yang memiliki ideologi karya kekaryaan yang kuat," kata Anggota tim sukses Akom, Bambang Soesatyo melalui pesan pendek, Jumat (29/4/2016).

Menurutnya, Tommy juga berharap Munaslub menjadi ajang regenerasi dan pembaharuan partai Golkar.

"Jauh dari praktik-praktik premanisme dan materialistik dalam kepengelolaannya," ucapnya seraya mendorong Golkar kembali ke kancah politik nasional.

"Mereka berdua sepakat akan bersama-sama menyelamatkan Golkar dari tangan-tangan kotor yang telah menjerumuskan Partai Golkar dalam perpecahan dan keterpurukan," ujarnya.

Penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar telah disepakati akan dilangsungkan di Bali pada 23 Mei mendatang. Saat ini, baik tim pengarah maupun tim pelaksana Munaslub tengah menggodok sejumlah peraturan dan Tata Tertib Munaslub.

Roem Kono, Anggota tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, tak mempersoalkan safari politik yang dilakukan Ade Komarudin ke keluarga Cendana.

"Yang paling penting adalah persoalan daerah, bukan kepercayaan Tommy Soeharto," kata Roem.

Roem mengatakan, Novanto sejauh ini telah menggalang dukungan ke daerah guna menghadapi Munaslub. Ia mengklaim, sekitar 400 DPD I dan II Partai Golkar menyatakan bersedia mendukung Novanto.

"Sekarang tinggal persoalan garis tangan," kata dia.

Menurut Roem, tak hanya Ade yang mendapat dukungan dari Tommy. Setya Novanto (SN) pun juga mendapatkannya. Namun ia mengatakan, untuk memenangi munaslub, dukungan yang kuat dari daerah juga diperlukan.

"SN lebih fokus ke persoalan daerah dan apa yang akan dilakukan ke depan," ujarnya.

Roem justru mempersoalkan syarat prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela untuk setiap calon ketua umum Partai Golkar. Ia meminta batasan yang jelas untuk syarat tersebut, terutama poin tidak tercela.

"Mengukur tercela itu dari mana? Analoginya seperti apa?" kata Roem.

Roem menilai, seorang kader dapat dianggap melakukan perbuatan tercela ketika dirinya tidak pernah berbuat apapun untuk partai dan hanya bertindak untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadi.

Sebaliknya, ada pula kader yang terpaksa melakukan perbuatan tercela, tetapi hal itu dilakukan demi melindungi partai.

Menurut dia, tindakan tercela seperti itu tak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela bagi parpol.

"Kita tidak boleh memvonis seseorang tercela, kalau tercela itu untuk membela partai. Itu bisa saja dia berkorban untuk partai sehingga dia dikatakan tercela. Itu bisa saja," tegasnya.

Roem lantas mengungkit kasus "Papa Minta Saham" yang pernah menyeret nama Novanto. Ia menganggap kasus itu telah selesai secara hukum.

"Novanto dengan kejagung sudah clear dihentikan, kemudian dari Kapolri juga. Terus tercelanya dimana?" ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, untuk sementara waktu pihaknya mengendapkan kasus dugaan pemufakatan jahat dalam pertemuan antara Maroef Sjamsoeddin, Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid.

Prasetyo mengatakan, penyelidikan kasus tersebut belum ada perkembangan yang berarti. Salah satu alasannya, pihaknya belum berhasil menghadirkan Riza untuk dimintai keterangan.

"Iya (Riza), antara lain. Kamu tahu itu," kata Prasetyo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto mengakui pihaknya tidak dapat melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Riza.

"Masih tetap tahap penyelidikan belum ada upaya paksa sehingga jika Pak Riza tidak bersedia, tidak bisa dipaksa," ujar Amir.

Penyelidik sudah tiga kali memanggil Riza untuk dimintai keterangan. Namun, Riza selalu mangkir dan tidak diketahui keberadaannya.

Kasus ini bermula dari pertemuan Maroef sewaktu menjabat Presiden Direktur PT Freeport, Novanto sewaktu menjabat Ketua DPR, dan Riza.

Berdasarkan rekaman percakapan yang direkam Maroef, pertemuan itu diduga ada permintaan saham Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. (tribunnews/fer/kps)