Komisi IV Tunda Pengesahan Anggaran untuk Menteri Susi

‎Komisi IV DPR RI harus menunda pengesahan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Komisi IV Tunda Pengesahan Anggaran untuk Menteri Susi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers terkait Reklamasi Teluk Jakarta di Rumah Dinas Menteri KKP, Jakarta, Jumat (15/4/2016). Dalam keterangannya, Susi Pudjiastuti menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta terlebih dahulu sampai memenuhi aturan perundangan yang telah disyaratkan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Komisi IV DPR RI harus menunda pengesahan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal itu dilakukan setelah seluruh anggota fraksi di Komisi IV tidak berkenan dengan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diniliai tidak pro terhadap rakyat khususnya nelayan.

"Hari ini atas permintaan semua fraksi meminta rapat‎ ditunda. Karena belum ada perbaikan dari program pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harusnya lebih berpihak ke masyarakat," kata Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

‎Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, salah satu tidak adanya perhatian KKP terhadap nelayan adalah kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu tidak menyediakan alat pengganti penangkap ikan untuk nelayan.

Padahal, KKP melarang nelayan menggunakan alat‎ tertentu.

"Walaupun kita tahu alat tangkapnya (nelayan) salah, mereka (KKP) harus mengganti alat tangkap itu. Mereka (nelayan) kan sudah mau pakai alat apa, tidak ada satu pun program mengarah ke sana (penggantian alat tangkap)," ujarnya.

Yang lebih disayangkan oleh Komisi IV‎, kata Edhy adalah KKP lebih memilih beli kapal atau pun pesawat pengawas. Padahal menurutnya, KKP bisa manfaatkan kapal pengawas bekerja sama dengan TNI AL dan TNI AD.

"Selama mereka tidak ada keberpihakan kepada nelayan, kami tidak akan setuju," tandasnya.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved