Jadi Kekuatan Pendukung Politik, Presiden Jokowi Harus Kontrol Penuh Penegakan Hukum

Harapan besar terhadap penegakan supremasi hukum dilayangkan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo.

Jadi Kekuatan Pendukung Politik, Presiden Jokowi Harus Kontrol Penuh Penegakan Hukum
Dokumentasi Biro Pers Istana Kepresidenan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harapan besar terhadap penegakan supremasi hukum dilayangkan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah menunjuk Jenderal Tito Karnavian sebagai figur profesional dan nona partisan, Presiden Jokowi juga diminta melakukan hal yang sama di tubuh korps Adhyaksa Kejaksaan Agung.

Sehingga sudah saatnya Presiden melakukan perombakan terhadap sistem penempatan pimpinan di lembaga hukum tersebut.

Peneliti senior dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, keberadaan kader partai politik di tampuk kursi tertinggi Kejaksaan Agung ini sarat dengan kepentingan politik.

"Presiden diharapkan mampu menjaga dan melakukukan kontrol penuh, karena kapolri dan jaksa agung adalah salah satu elemen dasar power politic (kekuatan politik) Presiden Jokowi," kata Karyono lewat pesan singkat yang diterima, Minggu (17/7/2016).

Menurutnya, posisi Jaksa Agung harus merupakan representasi kekuatan politik Jokowi untuk rakyat, bukan porsi partai politik yang akhirnya berujung menjadi media “cash cow” atau lumbung basah partai politik. Pasalnya, sektor hukum sangat rawan di permainkan dan dijadikan alat dagang kepentingan.

Untuk itu Presiden Jokowi harus melakukan kontrol politik, tidak lagi memasrahkan hal yang terkait penegakan hukum, kepada partai politik. Sehingga Kejaksaan Agung dapat melaksanakan agenda penegakan supremasi hukum sesuai dengan alur komando Presiden.

Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved