Hukuman mati

Koalisi Masyarakat Antihukuman Mati Tandatangani Petisi Agar Jokowi Tunda Eksekusi Mati

Jelang eksekusi 14 terpidana mati kasus narkoba, beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan koalisi masyarakat sipil antihukuman mati menandatangani

Koalisi Masyarakat Antihukuman Mati Tandatangani Petisi Agar Jokowi Tunda Eksekusi Mati
Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Koalisi masyarakat antihukuman mati menandatangani petisi kepada Presiden Joko Widodo agar menunda hukuman mati jilid tiga selama pemerintahannya. Penandatanganan dilakukan di Kantor Lubis Santosa Marimis, Equity Tower SCBD, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016). 

"Kejahatan narkobanya saja tidak termasuk the most serious crime, apalagi yang berperan sebagai kurir. Apa lagi dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa kurir tidak termasuk dalam kejahatan narkotika," ungkap Todung.

Al Araf menambahkan bahwa keputusan eksekusi mati dalam waktu dekat dirasa tidak tepat lantaran DPR sedang mengkaji ulang kebijakan hukuman mati di Indonesia dalam KUHP.

"Presiden juga harus melakukan peninjauan secara teliti atas setiap pengajuan grasi mereka. Apalagi hukuman mati masih dikaji ulang untuk diubah statusnya dari pidana pokok menjadi pidana yang diancam secara alternatif. Jadi tidak tepat bila dilakukan sekarang," ujar Al Araf.

Petisi tersebut juga didukung beberapa tokoh antara lain Romo Franz Magnis Suseno, Romo Paulus Christian Siswantoko (Konferensi Waligereja Indonesia), Zuhairi Misrawi (tokoh muda Nahdlatul Ulama), dan Siti Musdah Mulia (guru besar UIN Jakarta).

Eksekusi mati rencananya akan dilakukan di Lapas Nusakambangan, Cilacap dengan terpidana mati sebanyak 14 orang.

Dari jumlah tersebut terdapat 5 warga negara Indonesia.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved