Breaking News:

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atasi Masalah di Tempat Wisata

Bambang menginginkan PUTRI bisa bermanfaat bagi para anggotanya dan tentunya juga berguna mendukung program pemerintah dalam mendatangkan turis.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) mengadakan rapat konsolidasi dengan seluruh Dewan Pimpinan Pusat PUTRI dan Muspida Bogor, Jawa Barat.

Rapat tersebut membahas cara meningkatkan wisatawan lokal dan mancanegara di taman rekreasi Tanah Air.

Acara konsolidasi ini digelar di Hotel Lodge Safari, Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/8/2016).

Turut hadir Ketua Umum DPP PUTRI Bambang Soetanto, Ketua III Putu Supadma Rudana, Ketua IV Frans Manangsang, anggota Komisi V DPR Anton dari Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto.

Bambang memaparkan keinginannya agar PUTRI organisasi yang didirikan 10 November 1977 ini bisa kembali bangkit.

"Program-program semua sudah ada, penyempurnaan AD dan ART sudah ada. Sehingga program berikutnya adalah bagaimana PUTRI nanti bisa membentuk DPD-DPD tingkat 1 di 33 provinsi. Mohon agar kepala pariwisata di daerah semua memfasilitasi untuk pembentukan DPD tingkat 1, surat sudah kirim semua ke kepala dinas pariwisata dan ditembuskan ke gubernur," kata Ketua Umum DPP PUTRI, Bambang Soetanto dalam keterangan pers, Senin (8/78/2016).

Bambang menginginkan PUTRI bisa bermanfaat bagi para anggotanya. Selain itu tentunya juga berguna mendukung program pemerintah dalam mendatangkan turis mancanegara.

Ia mengingatkan target pemerintah wisatawan mancanegara sebanyak 22 juta serta wisatawan dalam negeri 275 juta sampai dengan 2019. Bambang mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan DPR dan DPRD.

"Misalnya contoh Taman Safari Indonesia ini berkembangnya luar biasa. Tapi kalau pemda tidak memperhatikan atau memberi dukungan, apakah masuk Taman Safari itu lancar atau macet, pasti itu akan menghambat. Lalu dengan adanya Taman Safari ini pasti akan timbul pengembangan ekonomi kerakyatan, kalau tidak diatur, pasti akan mengganggu," kata Bambang yang juga Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ini.

Halaman
123
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved