Hindari Kasus Paspor Palsu, DPR Berharap Ada Langkah Diplomatik Tingkatkan Kuota Haji

Terbatasnya kuota haji dibandingakan minat jamaah haji Indonesia, membuat antrean keberangkatan calon jemaah haji kian panjang

Capture Youtube
Mabes Polri akan mengirimkan tim ke Filipina guna menangani kasus haji yang melibatkan 177 WNI. Tim nantinya akan melakukan penyelidikan terkait keterlibatan oknum di Filipina dan agen travel di Indonesia, 4 penyidik Mabes Polri akan diberangkatkan ke Filipina guna mencari data dan kronologi yang dapat menyebabkan ke-177 WNI terlibat kepemilikan paspor palsu untuk ke tanah suci. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbatasnya kuota haji dibandingakan minat jamaah haji Indonesia, membuat antrean keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci kian panjang.

Berbagai persoalan pun terjadi, seperti yang adanya beberapa calon haji yang lebih berangkat haji dengan menggunakan paspor negara lain, yaitu Filipina.

Untuk menghindari permasalahan tersebut terulang kembali, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis berpendapat perlunya solusi diplomatik pemerintah Indonesia kepada negara-negara tetangga yang memang kuota hajinya tersisa.

Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan kuota yag tidak terserap tiap tahunnya.

"Kerja sama antara negara tetangga seperti di kawasan ASEAN sangat memungkinkan, sehingga setiap negara dapat saling mengisi kuota Haji yang tidak terserap. Lebih baik dilegalkan melalui kerjasama, agar meminimalisir kasus calon jemaah haji Indonesia yang menggunakan kouta milik negara lain,” kata Iskan dalam keterangan tertulis, Jumat (26/8/2016).

Selain kepada negara-negara ASEAN, politikus PKS itu berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi, untuk mengusahakan penambahan kuota haji.

Menurutnya, posisi Indonesia selama ini masih terlihat lemah di mata Arab Saudi, karena persentase kuota haji yang terbilang rendah dibanding jumlah penduduknya.

“Seharusnya Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak, bisa meminta kenaikan kuota haji per tahunnya. Sehingga antrean keberangkatan calon jamaah haji tidak terlalu lama seperti sekarang," kata Iskan.

Diketahui, sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh otoritas Filipina karena berangkat ke tanah suci dengan menggunakan paspor Filipina.

Ratusan jemaah haji tersebut berangkat melalui perusahaan haji dan umrah, yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Saat ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan maksimal kepada para WNI tersebut yang menjadi korban sindikat kejahatan tersebut.

Berita Populer
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved