Breaking News:

Komnas HAM Minta Pemkot Medan Mediasi Sengketa Lahan TNI AU dan Warga Sari Rejo

Komnas HAM juga merekomendasikan intansi terkait untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrok TNI AU dan Warga Desa Sarirejo pada Komnas HAM Natalius Pigai menjelaskan hasil penyelidikan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (29/8/2016). Komnas HAM berkesimpulan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan adanya tindakan penganiayaan, penyiksaan serta pengrusakan harta benda milik warga, jurnalis dan fasilitas umum yang dilakukan terutama oleh anggota Lanud Kolonel Soewondo yakni oknum anggota TNI AU dan Paskhas dibantu oleh oknum Armed TNI AD di peristiwa bentrok yang terjadi pada 15 Agustus lalu di Kelurahan Sarirejo, Medan, Sumut. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara memediasi sengketa lahan antara warga Sari Rejo dengan TNI AU.

Komnas HAM juga merekomendasikan intansi terkait untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut.

Sehingga baik kepentingan negara maupun kepentingan warga dapat dijembatani.

Instansi itu antara lain TNI AU, Kementerian Pertahanan, ‎warga Sari Rejo, BPN, Direktorat Kekayaan Negara, Kemendagri, Pemprov Sumut, Pemkot Medan pihak 2 terkait untuk menyeleasaikan permasalahan termasuk objek 5,6 hektar yang telah incraht di MA.

"Serta memberikan landasan legal terhadap sebagian dari 260 hekatar lahan yang kini sudah ditempati warga Sari Rejo," papar Komisioner Komnas HAM sekaligis Ketua Tim‎ Penyelidikan dan pemantauan Bentrok TNI dengan warga Sari Rejo, Natalius Pigai di kantornya, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Selain itu Komnas HAM juga meminta Pemkot Medan memberi ganti rugi kerusakan akibat bentrok dengan oknum TNI AU Lanud Soewondo, 15 Agusutus lalu.‎

Untuk diketahui akibat bentrokan tersebut setidaknya 20 orang luka-luka, serta mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah dan kendaraan pribadi milik warga.

‎"Kami juga rekomendasikan kepada Pemkot Medan memberikan ganti rugi pengrusakan harta benda masyarakat baik itu rumah maupun kendaraan bermotor termasuk jurnalis dan harta bendanya," tuturnya.

Pihaknya juga menurut Pigai merekomendasikan kepada aparat Keamanan terutama TNI dan Polisi melakukan pencegahan sesuai undang-undang yang berlaku agar bentrokan tidak terulang.

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved