Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya atas terungkapnya ratusan WNI yang menggunakan paspol ilegal Filipina untuk menunaikan ibadah haji. 

Adanya WNI yang berangkat haji dari Filipina menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian dalam antrian calon haji.

"Jadi, harus ada ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah lamanya daftar tunggu haji bagi calon jamaah Indonesia. Salah satunya adalah dengan memetakan negara mana saja yang kuota hajinya tak terpakai sepenuhnya. Misalnya negara-negara dengan minoritas muslim," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Sebab, kalau banyak kuota haji yang tidak terpakai kata Hidayat, kenapa tidak bisa dipakai untuk Indonesia yang daftar tunggunya sampai 20 tahun.

Untuk itu, sebaiknya saran Hidayat agar dibagi secara legal dengan negara yang membutuhkan. 

"Secara hukum agama mungkin tidak masalah, selama tidak ada pemalsuan dokumen, paspor dan lainnya," tuturnya.

Politikus PKS itu pun meminta pemerintah melakukan advokasi untuk 177 WNI calon haji yang menggunakan paspor Filipina tersebut. 

Pada prinsipnya menurut Hidayat, mereka itu tak berniat jahat untuk memalsukan dokumen, melainkan terbujuk menggunakan kesempatan yang ada. 

"Mereka pikir itu tidak berdampak apapun, ternyata bermasalah hukum," tegasnya.(*)