Breaking News:

Projo: Menjadi Hak Prerogatif Presiden soal Archandra Tahar

Arcandra memiliki dua kewarganegaraan. Untuk kewarganegaraan Amerika sudah dikembalikan secara hukum dan administrasi.

ISTIMEWA
Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi memberikan kenang-kenangan kepada mantan Menteri ESDM Archandra Tahar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sekjen DPP Projo Guntur Siregar menganggap mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar tidak pernah diproses terkait kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Yang ada, Arcandra memiliki dua kewarganegaraan. Dan untuk kewarganegaraan Amerika, sudah dikembalikan secara hukum dan administrasi.

"Sekarang dia hanya sebagai WNI dan mendapatkan pengukuhan kembali sebagai WNI. Dan tidak pernah mengalami diproses kehilangan kewarganegaraan Indonesia," ujar Guntur, Sabtu (10/9/2016).

Menurutnya, untuk meneguhkan kembali kewarganegaraan Arcandra Tahar, berdasarkan asas diskresi, dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan asas kepastian hukum dan bantuan hukum maksimum.

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari seseorang menjadi stateless (UU Kewarganegaraan jo. UU Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014).

"Presiden selaku kepala pemerintahan berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 4 ayat 1 jo. Pasal 17 ayat 2 UUD 1945 dan menteri adalah pembantu presiden (pasal 3 jo pasal 22 UU No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara (hak prerogatif)," papar Guntur.

Keppres pengangkatan menteri yang mempunyai pijakan hukum UU dan konstitusi tidak pernah di PTUN-kan, apalagi sampai dimenangkan oleh PTUN/MA sejak NKRI berdiri.

"Kami memahami masih ada pro kontra. Tapi kami sepenuhnya menghormati hak prerogatif Presiden,"Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo menambahkan.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengaku telah menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan status WNI Arcandra.

 
SK MenkumHAM bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tersebut.

Diterbitkannya SK tersebut, merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved