Wakil Ketua Komisi IV: Data Kebun Kelapa Sawit di Papua Jadi Sebab Kebakaran Hutan Asal-asalan

Negara asing terganggu industri perkebunan non sawitnya akibat meningkatnya perdagangan kelapa sawit Indonesia di level global.

Wakil Ketua Komisi IV: Data Kebun Kelapa Sawit di Papua Jadi Sebab Kebakaran Hutan Asal-asalan
Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang berada di lokasi kawasan hutan atau lahan yang terbakar di bawah penguasaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Andika Permata Sawit Lestari. DOKUMENTASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, isu perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia lebih bermotif kepentingan persaingan usaha dari negara-negara asing.

Menurutnya, negara asing terganggu industri perkebunan non sawitnya akibat meningkatnya perdagangan kelapa sawit Indonesia di level global.

"Jadi isu itu sebenarnya lebih bernuansa kepentingan pertarungan perdagangan di tingkat global, persaingan usaha saja," kata Yoga kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Menurutnya, seperti isu tahun 2014 sampai 2015 yang pernah dilontarkan LSM Mighty asal Amerika Serikat bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Papua penyebab kebakaran hutan tidak berdasarkan data akurat. LSM Mighty bahkan juga mengampanyekan agar memboikot penggunaan kelapa sawit Indonesia.

"Datanya asal-asalan saja mereka itu. Padahal sudah jelas data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa yang terbakar itu statusnya bukan Areal Penggunaan Lahan (APL)," kata Yoga.

Dirinya juga membantah isu yang dikemukakan LSM Mighty mengenai kebakaran hutan Papua akibat perkebunan kelapa sawit. Menurut dia, berdasarkan pantauan DPR, pengelolaan perkebunan kelapa sawit nasional telah menghargai pelestarian lingkungan hidup.

Lebih lanjut Yoga menyebutkan, dalam skema bisnis tidak ada pengusaha yang ingin merugikan lokasi kerjanya sendiri. Perusahaan industri kelapa sawit tentu tidak ingin membakar lahannya yang menjadi sumber produksi dan pendapatan.

"Jadi logika LSM asing itu (Mighty) dimana? Kita sama-sama berpikir saja tentang logika bisnis," katanya.

DPR kata Yoga, mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang telah meningkatkan daya saing kelapa sawit nasional di perdagangan global hingga mampu menembus ekspor ke 26 negara tahun ini.

Namun, masih ada yang perlu dicermati mengenai sikap pemerintah yang belum optimal memperjuangkan perubahan kebijakan WTO tentang kelapa sawit bukanlah kategori tumbuhan kehutanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun jejaring media sosial maupun situs laman resmi Mighty, diketahui LSM tersebut dibentuk oleh Center for International Policy dan bekerjasama dengan Waxman Strategies, sebuah konsultan politik besutan Henry Waxman mantan Senator Amerika Serikat.

Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved