Pembubaran Ibadah di Bandung, Polisi Harus Proses Hukum Pelaku

Menurut Ismail, musyawarah atau restorative justice bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik horizontal di masyarakat.

Pembubaran Ibadah di Bandung, Polisi Harus Proses Hukum Pelaku
KOMPAS IMAGES
Direktur Peneliti Setara Institute Ismail Hasani saat konferensi pers hasil survei indeks kinerja HAM 2016, di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Direktur Peneliti Setara Institute Ismail Hasani menyayangkan sikap kepolisian terkait pembubaran ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Selasa (6/12/2016). 

Polisi saat itu menganggap persoalan tersebut tuntas dengan musyawarah. 

Menurut Ismail, musyawarah atau restorative justice bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik horizontal di masyarakat.

Namun, jika dalam konflik tersebut telah terjadi tindak pidana, semisal pembubaran ibadah, polisi seharusnya menindak pelaku melalui proses hukum.

Dia juga menilai penyelesaian kasus pembubaran ibadah melalui musyawarah akan menjadi preseden buruk dan tidak memberikan jaminan aksi serupa tidak akan terulang.

“Bagaimana bisa tindak pidana diselesaikan melalui musyawarah? Menurut saya bila kelompok yang melakukan pembubaran tidak diproses secara hukum ini akan menjadi preseden buruk," ujar Ismail saat ditemui di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2016).

"Bukan hanya di Bandung tetapi akan terjadi di banyak tempat. Hal itu semakin mengokohkan bahwa seolah apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan yang benar. Kesalahan seriusnya di situ,”

Ismail menuturkan, aksi pembubaran kegiatan ibadah yang sudah mendapat izin jelas merupakan kategori tindak pidana.

Ada beberapa pasal yang bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk memroses pelaku pembubaran.

Dia menyebut pembubaran ibadah bisa dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau masuk sebagai tindakan menghalangi orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Artinya tindakan tersebut melanggar Pasal 28 E UUD 1945.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved