Demokrat Tegaskan Tidak Relevan Bandingkan Kebijakan BBM Era SBY dengan Jokowi

Marwan, merespons berita yang menyebutkan Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang menelan anggaran Rp 300 triliun

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Kendaraan antre mengisi BBM di SPBU jalan AP Pettarani Makassar, Jumat malam (27/3/2015). Pemerintah memutuskan menaikkan harga premiun dan solar terhitung tanggal 28 hari ini. TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengingatkan membandingkan kebijakan hari ini dengan apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya. 

Kebijakan pemerintah, hadir berdasarkan tantangan dan problem pada sebuah masa. 

‘’Karena setiap era, memiliki tantangan, masalah dan solusinya sendiri. Tak perlu menyindir-nyindir kebijakan pemerintahan yang lalu, jika sekadar menunjukan apa yang dilakukan hari ini,’’ kata Marwan Cik Asan melalui pesan singkat, Jumat (23/12/2016).

Marwan, merespons berita yang menyebutkan Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang menelan anggaran Rp 300 triliun pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Awalnya, Jokowi bicara soal kebijakannya yang sudah berhasil membuat harga BBM di Papua setara dengan harga di Pulau Jawa.

Sebelumnya, harga BBM jenis premium di sejumlah kabupaten terpencil di Papua bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000 per liter.

Namun, harga BBM di seluruh wilayah di Papua kini bisa sama dengan wilayah lain, yakni sekitar Rp 6.000 per liter.

Menurut Marwan, tidak relevan membandingkan kebijakan subsidi era Jokowi dengan era SBY.

‘’Penghapusan subsidi BBM pada era Jokowi dilakukan ketika harga minyak dunia level terendah yang sempat turun 30 dolar per barel. Sementara pada era SBY kebijakan pemberian subsidi dilakukan ketika harga minyak meningkat tajam yang sempat menembus 100 dolar per barel. Pemberian subsidi dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah’’ tutur Marwan.

Marwan mengingatkan selama pemerintahan SBY paling tidak dilakukan 4 kali kebijakan menaikan harga BBM, dengan kenaikan tertinggi pada Oktober 2005 dengan menaikkan BBM 105 persen. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN akibat kenaikan subsidi BBM.

‘’Secara rata-rata selama 10 tahun pemerintahan SBY subsidi BBM yang diberikan sebesar 129,7 triliun per tahun, bukan 300 triliun sebagaimana yang disebutkan oleh Jokowi," katanya.

Dia menambahkan, "tidak perlu dilebih-lebihkan, jika hanya untuk menunjukkan bahwa Anda sedang berbuat sesuatu hari ini. Kita apresiasi sebuah pencapaian, tapi sekali lagi, kebijakan kemarin terbaik sesuai dengan situasi dan tantangan pada saat itu. Demikian pula, kebijakan pemerintah hari ini," tutupnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved