Kasus Pelecehan Oleh ADF, DPR Minta RI dan Australia Segera Duduk Semeja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendorong agar dua Menteri Pertahanan baik dari Indonesia maupun Australia segera bertemu menyelesaikan penundaan hubungan kerja sama antara TNI dengan Australian Defence Force (ADF).

"Saya mengharapkan dapat segera diselesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut larut," ujar politikus Partai Golkar ini kepada Tribunnews.com, Kamis (5/1/2017).

Apalagi militer Australia sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada militer Indonesia. Surat permohonan maaf itu terkait dugaan adanya penghinaan terhadap TNI dan Pancasila di pendidikan militer Australia.

Karenanya, Meutya Hafid mendorong agar permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh pihak Australia harus ditindak-lanjuti dengan langkah-langkah konkrit. Yakni, komitmen-komitmen agar ada saling menghargai kedepan.

Memang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menurutnya harus tegas, untuk hal prinsip tidak perlu melunak. Namun ketegasan itu juga untuk segera mencari solusi.

Karena Meutya Hafid katakan, jika Australia menindaklanjuti setelah permintaan maaf, maka perli langsung melakukan hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam, dari fasilitas, sistem pengajaran dan lain-lain untuk menghormati Indonesia.

"Maka saya rasa cukup dan kerjasama bisa diteruskan kembali," kata Meutya Hafid.

Baca: Ini Pelajaran Buat Australia Agar Pejabatnya Tak Gampang Lecehkan Indonesia

Yang perlu dipastikan adalah, tegas Meutya Hafid, agar kedepan tidak terjadi lagi hal-hal yang mencederai hubungan baik dan hubungan yang saling menghormati. Karena Australia adalah salah satu mitra dalam kerjasama pertahanan yang sudah cukup lama.

Sementara itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne terkait kurikulum di sekolah militer Australia yang disebut menghina Indonesia.

Lewat sambungan telepon, menurut Ryamizard, Payne menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas adanya kejadian tidak mengenakkan ini.

"Menhan Australia sangat sedih dan prihatin terhadap kejadian ini dan permasalahan ini akan ditangani secara serius dan tegas," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Ryamizard mengatakan, militer Australia sudah mengambil sanksi administratif tingkat awal terhadap perwira yang bersangkutan, kepala komandan sekolah, serta memberhentikan kegiatan pendidikan sementara untuk melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh.

"Menhan Australia memohon agar kejadian ini jangan sampai meluas dan mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Australia, khususnya di bidang pertahanan," ucap Ryamizard.

Ryamizard menambahkan, ia dan Payne sama-sama berjanji akan lebih mengarahkan staf dan semua jajaran kedua angkatan bersenjata untuk lebih bijak, hati-hati, dan saling menghargai eksistensi masing-masing, serta jangan masuk dalam wacana dan isu-isu sensitif.

"Menhan Australia sangat menanti kunjungan Menhan RI ke Australia untuk berbicara lebih terbuka dan komprehensif tentang kerja sama pertahanan dan dapat meninjau berbagai fasilitas militer Australia," ucap Ryamizard.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengaku sudah menerima surat permohonan maaf dari militer Australia, yang dikirim Kepala Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Binskin.

Selain permohonan maaf, lanjut Gatot, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.

Militer Australia juga berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka. (*)