Mengapa SBY Belum Jua Diundang ke Istana?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai ada yang 'melompat' pada pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden keenam RI itu, kata Ray, merasa alat komunikasinya disadap secara ilegal dan ada isu yang mengaitkan dirinya dengan peristiwa demo dan dugaan makar tapi bersolusi untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini seperti solusi yang melompat," ujar Direktur Lingkar Madani ini kepada Tribunnews.com, Kamis (2/2/2017).

Hal itu, menurut Ray, menjadi sebab kenapa pihak istana belum menggubris permintaan SBY untuk berjumpa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ray, untuk pertemuan-pertemuan seperti ini harus didasarkan pada kebutuhan yang penting.

"Belum ditemukannya adanya kebutuhan penting. Itulah tampaknya yang membuat pihak istana tak jua mengundang SBY ke istana," kata Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti menilai, jika benar ada penyadapan secara ilegal terhadap komunikasi yang dilakukan SBY, tentu hal itu merupakan pelanggaran hukum dan ditangani oleh aparat penegak hukum.

Namun apara penegak hukumnya belum bergerak, karena memang tidak ada perintah dari pengadilan untuk membongkar kasus ini.

Maka sudah semestinya imbuhnya, SBY lah yang melakukan pelaporan atas dugaan penyadapan ilegal alat komunikasinya.

"Dengan dasar itu, polisi dapat bertindak untuk melakukan penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, SBY mengaku ingin berbicara blak-blakan soal sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan juga Partai Demokrat.

SBY yang menggelar jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2/2017), menyatakan dirinya telah dituduh sejumlah isu seperti mendanai aksi damai 411, menginisiasi gerakan makar, hingga rencana pengeboman Istana Merdeka.

Atas semua tuduhan itu, SBY merasa difitnah. Dia pun merasa pemerintah seolah mendapatkan informasi yang keliru.

Kata Jokowi

Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan statement terkait pernyataan keprihatinan Ketua Umum Partai Demokrat SBY terkait dugaan upaya penyadapan terhadap telepon selulernya seperti disampaikan ke media, Rabu (1/2/2017).

Jokowi menilai dugaan aksi penyadapan itu tidak ada hubungannya dengan Pemerintah.

"Lha kok barangnya dikirim ke saya ya? Iya enggak ada hubungannya," ujar Presiden Jokowi di Gedung JCC Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Presiden Jokowi mengatakan, dugaan penyadapan tersebut terkuak dari pernyataan kuasa hukum Gubernur Non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok di PN Jakarta Utara.

"Begini lho, saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya. Itu kan isu pengadilan itu isunya di pengadilan lho ya. Dan yang bicara itu kan pengacara pak Ahok dan Pak Ahok," ucap Presiden Jokowi.

Jokowi meminta dugaan aksi penyadapan tersebut tidak dikaitkan dengan dirinya. Dia minta hal itu ditanyakan kepada kuasa hukum Ahok dan ke Ahok sendiri.

"Itu juga isu pengadilan, tanyakan ke sana, tanyakan. Yang berbicara, tanyakan. Jangan barangnya dibawa ke saya. Yang bicara itu isu pengadilan kok," kata Jokowi. (*)