Breaking News:

Korupsi KTP Elektronik

KPK Wajib Telusuri Keterlibatan Parpol dalam Kasus e-KTP

Yusril yakin KPK tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada Irman dan Sugiharto dan sejumlah politisi.

Tribunnews.com/ Amriyono Prakoso
Yusril Izha Mahendra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai KPK wajib menyidik keterlibatan parpol dalam perkara tindak pidana korupsi e-KTP.

Diketahui, dalam dakwaan kasus e-KTP bukan hanya melibatkan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan politisi terkemuka dari berbagai partai politik.

"Terdakwa Irman bahkan menyebutkan beberapa partai politik, termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-KTP yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 triliun dari nilai proyek sebesar 5,9 trilyun itu," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (10/3/2017).

Yusril menuturkan besarnya nilai uang yang digunakan untuk menyuap, menunjukkan kasus besar yang mempermalukan bangsa dan negara.

Oleh karenanya, Yusril meminta kasus tersebut harus diungkapkan sampai tuntas.

Yusril yakin KPK tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada Irman dan Sugiharto dan sejumlah politisi.

"Parpol adalah instrumen politik sangat penting dalam sistem politik dan demokrasi kita di bawah UUD 45. Tanpa parpol, takkan ada pemilu legislatif dan pilkada. Bahkan tanpa parpol, mustahil akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden, karena hanya parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Yusril.

Karena merupakan instrumen politik penting, Yursil mengatakan parpol yang bersih, berwibawa dan bebas KKN seperti yang digagas di awal reformasi adalah suatu keniscayaan.

Tanpa itu, lanjutnya, negara ini akan tenggelam dalam kesuraman.

"Ekonomi akan runtuh, demokrasi akan terkubur dan integrasi bangsa akan menjadi pertaruhan. Disinilah peran penting KPK sebagai badan anti korupsi. KPK bukan hanya harus membersikan penyelenggara negara dari korusi, tapi juga wajib menindak kejahatan korporasi, yang melibatkan partai dalam tindak pidana korupsi," kata Yusril.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved