Korupsi KTP Elektronik

Fahri Serang Balik Ketua KPK

Sebagai kepala lembaga itu Agus Rahardjo pernah terlibat dalam konflik proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.

Fahri Serang Balik Ketua KPK
Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melakukan serangan balik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). baru. Ia mengusulkan hak angket (hak penyelidikan) terhadap kasus KTP elektronik (e-KTP) dan mendesak Ketua KPK Agus Rahardjo mundur dari jabatannya.

Fahri menyebut dalam pengusutan kasus e-KTP yang melibatkan para tokoh politik dan mantan pejabat itu Agus Rahardjo mengalami konflik kepentingan karena pernah menjadi Kepala Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebagai kepala lembaga itu Agus Rahardjo pernah terlibat dalam konflik proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Fahri Hamzah Agus Rahardjo, saat menjabat Kepala LKPP, pernah mengancam pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Ancamannya, kalau bukan itu (konsorsium tertentu) yang memang (Menang tender proyek e-KTP) akan gagal. Agus yang ngomong begitu," ujar Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Menurut Fahri, sebagai Kepala LKPP, Fahri menyebut Agus membawa sebuah konsorsium mengikuti proses lelang pengadaan e-KTP. Ia bahkan menyebut Agus sempat melobi Kemendagri agar konsorsium yang dibawanya lolos proses lelang.

"Ini konfliknya terlalu kentara karena sebagai Kepala LKPP, Pak Agus itu melobi untuk satu konsorsium (tertentu)," tutur Fahri. Mantan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku mendengar kabar tersebut dari mantan pejabat di Kemendagri.

Fahri juga menilai Agus Rahardjo sudah selayaknya mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK lantaran dianggap memiliki konflik kepentingan.

"Buktinya dakwaannya kayak begini. Keterangan orang dipotong-potong, yang merugikan dia tidak disebut. Mengapa nggak disebut di kronologi bahwa dia ikut melobi. Ya kan harusnya dia ngomong terbuka dong ikut melobi," tutur Fahri.

Fahri Hamzah mengaku sudah alasam dirinya mengusulkan hak angket korupsi e-KTP disela pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Setelah diceritakan, Fahri menduga Presiden Joko Widodo akan menyikapi hak angket tersebut secara positif.

"Ya beliau kan Presiden, semakin terang makin positif saja melihatnya. Jadi tidak ada masalah. Toh ini kasus di pemerintahan periode lalu, bukan beliau. Artinya Pak Jokowi bersih tangannya," katanya.

Halaman
12
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved