Ketua KPK Bantah Tudingan Fahri Hamzah Adanya Konflik Kepentingan di Kasus E-KTP

Ia berharap semua pihak menunggu pembuktian dalam kasus e-KTP yang kini tengah berjalan di pengadilan.

Ketua KPK Bantah Tudingan Fahri Hamzah Adanya Konflik Kepentingan di Kasus E-KTP
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membantah tudingan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyatakan dirinya ada konflik kepentingan dalam kasus korupsi e-KTP.

"Konflik of interest tidak terjadi, saya tidak pernah melobi orang, tidak pernah menjatuhkan orang, itu semua tidak terjadi. Jadi yakinlah itu," kata Agus saat usai menghadiri diskusi di Perbanas Institute, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).

Ia berharap semua pihak menunggu pembuktian dalam kasus e-KTP yang kini tengah berjalan di pengadilan.

"Kini semuanya di pengadilan, mari kita buktikan di pengadilan. Saya tidak mau berpolemik di media masa seperti ini. Kita buktikanlah di pengadilan tapi janji saya, itu semuanya tidak terjadi," tegasnya.

Sebelumnya, Fahri menilai Agus memiliki kepentingan dalam kasus e-KTP, terutama karena Agus merupakan mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Ada indikasi konflik kepentingan antara Agus Rahardjo sebagai mantan Ketua LKPP dengan Kemendagri. Dalam hal ini kepentingan Agus Rahardjo sangat tampak," ucap Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Fahri mengaku mendapat informasi langsung dari beberapa pihak yang sudah diperiksa KPK dan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah sejak awal mengetahui kasus tersebut.

Fahri juga membaca sejumlah dokumen, termasuk dakwaan KPK serta tiga laporan BPK (2012, 2013 dan Juli 2014).

"Sebelum ini mengalir menjadi conflict of interest lanjutan, saya kira dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi," kata Fahri.

Seperti diketahui, sejumlah nama besar disebut dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK pada persidangan perdana, Kamis (9/3/2017) lalu, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.(*)

Penulis: Yurike Budiman
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved