Korupsi KTP Elektronik

Ketua KPK Ladeni Tuduhan Fahri Hamzah

Agus enggan memberikan komentar lebih jauh. Terlebih kasus ini telah masuk ke dalam pengadilan.

Ketua KPK Ladeni Tuduhan Fahri Hamzah
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo 

Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Hingga saat ini, baru ada dua terdakwa dalam kasus tersebut, yakni mantan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Tersangka Baru

Menyangkut tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Agus menyebut bakal ada tersangka baru.
"Pasti ada," kata Agus.

Namun, Agus tidak menjelaskan lebih jauh apakah tersangka baru berasal dari pihak pemerintah, legislatif, atau pihak swasta. Penetapan tersangka, lanjut dia, menunggu proses penyelidikan.
"Kami masih menunggu gelar (perkara)," ucap Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus menegaskan KPK akan mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Namun, penuntasan kasus tidak dapat berjalan dengan cepat.

"Para pimpinan (KPK) ingin ini tuntas. Walaupun ini tuntasnya seperti disebutkan dari awal, ini bukan lari jangka pendek, ini adalah maraton," ucap Agus.

"Jadi kalau Tuhan berikan izin, memberikan petunjuk, kami akan tuntaskan kasus ini dalam waktu cepat seperti yang diharapkan banyak orang," ujar dia.

KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang terkait kasus korupsi e-KTP. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah mengirimkan surat pada Imigrasi pada akhir September 2016, untuk meminta dilakukan pencegahan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat kasus e-KTP. Pencegahan itu selama enam bulan sejak tanggal tersebut.

"Selain dua orang tersangka, kami minta tiga orang lainnya juga dicegah, yaitu Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, dan Andi Agustinus," kata Febri.

Menurut Febri, para saksi yang dicegah tentu karena dibutuhkan keterangannya pada penyidikan tersebut saat itu. Isnu Edhi Wijaya diketahui sebagai Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Anang Sugiana sebagai Direktur Utama PT Quadra Solution, dan Andi Agustinus selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri.

Terkait persidangan kasus korupsi e-KTP, KPK dijadwalkan menghadirkan delapan saksi dalam sidang kedua pada Kamis (16/3), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman
123
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved