Bekas Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Dituntut 9 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Amran HI Mustary dituntut pidana sembilan tahun penjara terkait kasus proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Bekas Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Dituntut 9 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar
Capture Youtube
Para pejabat di Dinas Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengembalikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) Natal dan Tahun Baru 2016 yang mereka terima dari Amran HI Mustary saat menjabat sebagai kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Terdakwa suap bekas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary dituntut pidana sembilan tahun penjara terkait kasus proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Amran HI Mustary sebelumnya didakwa melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Amran Hi Mustary terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," jaksa KPK Subari Kurniawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Selain dituntut pidana penjara, Amran juga dituntut pidana denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa menilai perbuatan Amran tidak mendukung Pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Amran juga tidak mengakui seluruh perbuatan dan tidak mengembalikan seluruh uang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dia lakukan.

Jaksa berpendapat Amran terlibat aktif dalam kasus dugaan suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Uang suap yang diberikan kepada sejumlah anggota Komisi V DPR diperoleh dari sejumlah rekanan.

"Tidak mengakui untuk penerimaan dirinya sendiri adalah untuk menutupi pola penerimaan kepada dirinya dan para pejabat yang merupakan pihak luar," kata Subari.

Untuk realisasi pembangunan tersebut, Amran bertemu dengan sejumlah anggota DPR yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro dan Musa Zainuddin untuk mengupayakan program pembangunan tersebut masuk dalam program aspirasi anggota Komisi V.

Amran berperan agar proyek tersebut digarap perusahaan rekanan. Adapun rincian uang dari para pengusaha adalah dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir sejumlah Rp 7,275 miliar dan 1,143,846 Dolar Singapura dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng sebesar Rp 4,980 miliar, dari Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred sebesar Rp 500 juta.

Selain itu uang juga berasal dari Komisaris PT Papua Putra Mandiri Henock Setiawan alias Rino sejumlah Rp 500 juta dan dari Direktur CV Putra Mandiri Charles Franz alias Carlos sejumlah Rp 600 juta.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti menerima 328.000 dollar Singapura atau sekitar 8 persen dari proyek pelebaran Jalan Tehori-Laimu senilai Rp 41 miliar.

Sementara itu, Budi Supriyanto menerima sebesar 404.000 Dollar Singapura. Uang tersebut diberikan dua staf Damayanti yakni Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini di Foodcourt Pasaraya Melawai, Jakarta Selatan.

Kemudian Anggota Komisi V dari Partai Amanat Nasional Andi Taufan Tiro menerima fee dari program aspirasi Rp 100 miliar untuk pembangunan dan rekonsruksi Jalan Wayabula-Sofi.

Anggota Komisi V fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Musa Zainuddin juga ikut menerima sejumlah Rp 3,8 miliar dan 328.337 Dollar Singapura. Uang tersebut adalah fee dari program aspirasi senilai Rp 250 miliar.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Sugiyarto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved