Korupsi KTP Elektronik

Fahri: Semua Orang Takut KPK Termasuk Menkumham, Kemauan KPK Harus Dipenuhi, Nggak Boleh Gitu

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan pencekalan dapat dibatalkan bila tidak berdasarkan hukum.

Fahri: Semua Orang Takut KPK Termasuk Menkumham, Kemauan KPK Harus Dipenuhi, Nggak Boleh Gitu
KOMPAS IMAGES
Fahri Hamzah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan pencekalan dapat dibatalkan bila tidak berdasarkan hukum.

Contohnya, pencekalan sebelum status orang tersebut masuk dalam penyidikan.

"Cuma masalahnya semua orang takut dengan KPK termasuk Menkumham takut KPK. Apapun kemauan KPK harus dipenuhi, ya enggak boleh begitu dong," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Baca: Pengamat: DPR Reaktif untuk Pencekalan Novanto, Bisu Saat Novel Disiram Air Keras

Baca: Fahri Hamzah Tiba-tiba Minta Status Cegah Setya Novanto ke Luar Negeri Ditinjau Ulang

Mengenai nota keberatan DPR terkait pencegahan Novanto, Fahri menilai surat yang diterima tersebut dapat dijawab melalui birokrasi yang ada.

"Istana kan punya Menkumham, Istana punya jaksa Agung, Setneg (Sekretariat Negara) punya biro hukum dalam tradisi surat menyurat, surat diterima dan dijawab begitu saja," kata Fahri.

Fahri pun menyindir pengumuman status cekal melalui konferensi pers.

Padahal, katanya, pencekalan dilakukan melalui sistem undang-undang. Dimana, usula pencekalan dapat saja ditolak.

"Saya yang bikin UU, saya Ketua Panja UU Imigrasi. Pasal yang dibatalkan oleh MK, Profesor Yusril menggugat pasal ke MK, Prof Yusril menjadikan saya sebagai saksi, penggugat UU padahal saya pembuat. Diskresi kepada imigrasi tidak bisa, harus ada verifikasi. Kewenangan diberikan ke sistem ada hak menolak," ujar Fahri.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved