Korupsi KTP Elektronik

Soal Setya Novanto, Politikus Golkar Berharap DPR Tidak Dilibatkan Urusan Pribadi

Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia angkat bicara soal nota keberatan DPR terhadap pencegahan Setya Novanto keluar negeri.

Soal Setya Novanto, Politikus Golkar Berharap DPR Tidak Dilibatkan Urusan Pribadi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR RI Setya Novanto menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Setya Novanto bersama Anggota DPR RI Ade Komarudin dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbanigrum menjadi saksi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia angkat bicara soal nota keberatan DPR terhadap pencegahan Setya Novanto keluar negeri. Doli mengatakan itu hak DPR untuk berkomunikasi dengan lembaga tinggi negara lain, termasuk bersurat kepada Presiden.

"Kita harus hormati itu. Namun terkait dengan soal pencekalan Setya Novanto yang diduga terlibat kasus mega skandal korupsi e-KTP itu," kata Doli melalui pesan singkat, Kamis (13/4/2017).

Doli berharap agar institusi DPR tidak dilibatkan langsung terlalu jauh dengan urusan yang melibatkan pribadi-pribadi orang yang diduga terlibat. Apalagi sampai dihadapkan terbuka dengan KPK.

"Kita semua berharap DPR bisa lebih fokus saja menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang," ujar Doli.

Doli mendukung KPK untuk dapat berkonsentrasi bekerja tanpa terganggu dengan tekanan dan teror politik dari pihak manapun.
Mengenai isi surat DPR yang meminta agar Presiden mencabut cekal Setya Novanto yang merupakan permintaan dari KPK, kata Doli, hal itu dikembalikan sepenuhnya kepada sikap Presiden.

"Bila Presiden percaya penuh kepada KPK dalam melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi, seharusnya Presiden juga mendukung langkah-langkah yang dilakukan KPK," kata Doli.

Sebaliknya jika Presiden berbeda sikap dan langkahnya dengan KPK, Doli khawatir akan timbul anggapan tebang pilih dan mengintervensi kerja KPK.

Sebelumnya, pimpinan DPR akan menyurati Presiden Joko Widodo mengenai keberatan terhadap pencegahan Setya Novanto keluar negeri. Pencegahan itu dilakukan KPK terkait kasus e-KTP.

"Kesimpulannya kami akan bersurat kepada presiden. Inti keberatan itu adalah, keberatan kami, akhirnya menjadi keberatan DPR atau keberatan Bamus, bahwa tindakan pencekalan kepada ketua DPR telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang ada," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Fahri didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fahri mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPR yang diikuti seluruh fraksi kecuali Hanura dan Demokrat. Menurut Fahri, situasi saat ini memerlukan sikap yang kompak serta kelembagaan secara resmi.

"Karena kami ingin mengambil satu sikap, yang bukan sikap rapim saja, tetapi paling tidak sikap Bamus, sehingga bisa mewakili keterwakilan semua fraksi di DPR," kata Fahri.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved