Gunakan SLRT Pembagian Bantuan Sosial Bisa Tepat Sasaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pembaruan data bisa dilakukan secara "real time" lewat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sehingga penerima bantuan sosial bisa tepat sasaran.

"Melalui SLRT, daerah bisa melakukan pembaruan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kemiskinan, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara 'real time'," kata Mensos dalam pernyataannya, Rabu(19/4/2017).

Dia mengatakan, kabupaten Tulungagung merupakan salah satu SLRT dari 50 yang sudah berjalan.

Tujuan SLRT adalah menyisir dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Saat mengunjungi SLRT Kemensos di Tapin itulah Khofifah melontarkan canda.

Dia menyinggung dua nama, yakni Sadikin dan Jamila.

Ternyata, Sadikin dan Jamila bukan nama orang.

"Saya berharap dengan adanya sistem ini (SLRT, red) tidak ada lagi Sadikin dan Jamila. Sadikin itu sakit sedikit jadi miskin, kalau Jamila jadi miskin lagi," ujar ujar Khofifah yang langsung ditimpali tawa.

SLRT merupakan sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Sistem itu juga untuk membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat sekaligus menyodorkan solusinya.

Untuk mewujudkan SLRT, Kemensos menggandeng kementerian lain.

Yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Khofifah lantas menjelaskan fungsi SLRT.

Misalnya, suatu daerah yang terkena bencana tapi warganya yang hendak berobat tak terjangkau Kartu Indonesia Sehat (KIS), maka SLRT bisa langsung memutakhirkan data.

Dengan demikian, warga yang tak punya KIS pun bisa segera tertangani.

“Dengan adanya SLRT, pembaruan atau updating data dapat cepat dilakukan dan keluarga tersebut dapat segera tertangani," paparnya.

Ditempat yang sama, Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kemensos bambang mulyadi mengajak daerah memanfaatkan SLRT karena dapat menjadi solusi cepat bagi daerah untuk mengetahui dan mengentaskan masalah sosial secara tepat sasaran.

“Harapannya ini menjadi solusi percepatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SLRT warga dapat memperoleh layanan program pemerintah pusat dan atau daerah,” jelas Bambang.

Bambang menambahkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat maka pemerintah pada tahun ini memutuskan akan menambah jumlah SLRT sebanyak 20 tempat yang tersebut di seluruh Indonesia.

“Target kita tahun ini bertambah jumlahnya sebanyak 20 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Daerahnya nanti kita lakukan penilaian. Tentu dengan prioritas mana yang tertinggi mengalami masalah sosial yang tinggi,” lanjut Bambang.

Bambang berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah guna percepatan pengentasan masalah sosial ditempat keberadaan SLRT.