Korupsi KTP Elektronik

KPK Minta Miryam Haryani Kooperatif

KPK meminta mantan anggota Komisi II DPR RI yang juga tersangka pemberian keterangan palsu di persidangan kasus e-KTP, Miryam S Haryani kooperatif.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani hadir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3/2017). Miryam S Haryani menjalani sidang dengan agenda dikonfrontir dengan tiga orang penyidik KPK yaitu Novel Baswedan, Irwan Santoso dan Ambarita Damanik terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan anggota Komisi II DPR RI yang juga tersangka pemberian keterangan palsu di persidangan kasus e-KTP, Miryam S Haryani kooperatif.

Sebab Miryam sudah dua kali mangkir dari penjadwalan penyidik untuk diperiksa perdana sebagai tersangka.

Panggilan pertama Rabu (13/4/2017) Miryam berhalangan karena ada ibadah Paskah.

Selanjutnya saat penjadwalan ulang, Selasa (18/4/2017) Miryam malah jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah.

Dia meminta izin untuk istirahat dua hari yakni 18 dan 19 April 2017.

"Sampai dengan hari ini kami belum dapat informasi baik dari MSH (Miryam S Haryani) atau pengacaranya. Harusnya hari ini MSH datang, kalau ada itikat baik. Kecuali ada alasan lain yang patut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (21/4/2017).

Baca: Saksi Sebut Setya Novanto Terima Jatah Tujuh Persen

Febri mengaku penyidik KPK masih pertimbangkan sejumlah hal yang terus dirapatkan secara internal, termasuk perintah membawa atau jemput paksa jika Miryam tidak kooperatif, kembali mangkir tidak memenuhi panggilan.

"Kami pertimbangkan sejumlah hal, apakah koordinasi lanjut. Kami tunggu apakah tanggal 26 April 2017 sesuai permintaan MSH, ataukah ada surat perintah membawa. Yang pasti kami berharap MSH bertindak kooperatif," terang Febri.

Miryam merupakan tersangka keempat di kasus korupsi e-KTP setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong yang ditangani KPK.

Atas perbuatannya, Miryam dijerat dengan Pasal 22 jo Pasal 35 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 3-12 tahun penjara.

Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved