ICW Catat 8 Kali DPR Berusaha Lemahkan KPK

DPR RI Berencana mengajukan hak angket terhadap KPK. Hak angket itu dimaksudkan agar KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi I

ICW Catat 8 Kali DPR Berusaha Lemahkan KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pengunjukrasa dari Komunitas Cinta Bangsa melakukan aksi teatrikal adu ayam di depan gedung KPK Jakarta, Jumat (21/4/2017). Mereka mendesak KPK agar berani menetapkan tersangka dan menangkap pejabat negara yang terlibat kasus dugaan korupsi KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI Berencana mengajukan hak angket terhadap KPK. Hak angket itu dimaksudkan agar  KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi II, Miryam S Haryani.

Miryam saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP.

Menurut Indonesian Coruption Watch (ICW), langkah tersebut merupakan bentuk intervensi hukum terhadap KPK. Terkesan wakil rakyat hendak melemahkan KPK juga penegakan hukum yang tengah dilakukan.

Menurut catatan ICW, bukan kali ini saja DPR hendak melemahkan KPK. Berikut catatan yang dimiliki ICW.

Mendorong Wacana pembubaran KPK

Sejumlah anggota DPR pernah mewacanakan atau memberikan pernyataan tentang pembubaran KPK. Salah satunya yang dinilai paling bersemangat adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Mendorong Wacana KPK sebagai lembaga Adhoc

Tahun 2011, Ketua DPR RI Marzuki Alie pernah menyebutkan KPK sebagai lembaga ad hoc (bersifat sementara). Wacana KPK sebagai lembaga ad hoc juga muncul dalam Revisi UU KPK tahun 2016 yang menyebutkan usia KPK hanya sampai 12 tahun mendatang.

Penolakan Anggaran yang diusulkan KPK

DPR pernah menolak sejumlah usulan anggaran yang diajukan oleh KPK Padahal anggaran yang diusulkan dimaksudkan untuk optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.

Halaman
1234
Editor: Samuel Febrianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved