Korupsi KTP Elektronik

Tersangka di KPK, Miryam Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel

Aga Khan menjelaskan KPK telah melakukan pelanggaran dalam penetapan tersangka.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani hadir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3/2017). Miryam S Haryani menjalani sidang dengan agenda dikonfrontir dengan tiga orang penyidik KPK yaitu Novel Baswedan, Irwan Santoso dan Ambarita Damanik terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Miryam S Haryani tersangka memberikan keterangan palsu dalam sidang korupsi e-KTP mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

‎Aga Khan, kuasa hukum Miryam mengatakan gugatan praperadilan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (21/4/2017) lalu.

"Saya sudah mengajukan praperadilan ke PN Jaksel pada Jumat lalu. Praperadilan atas penetapan tersangka pada klien saya yang dilakukan KPK," ujar Aga Khan saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (25/4/2017).

Aga Khan menjelaskan KPK telah melakukan pelanggaran dalam penetapan tersangka.

Dimana Miryam hanya tersangka memberikan keterangan palsu, bukan tersangka korupsi e-KTP.

Namun KPK kerap menyatakan Miryam sebagai tersangka keempat dalam perkara korupsi e-KTP setelah Irman, Sugiharto, dan Andi agustinus, alias Andi Narogong.

"Kalau hanya memberikan keterangan palsu di depan sidang itu Polri saja yang tangani. Lalu juga KPK memeriksa pengacara (Elza dan Farhat) sebagai saksi, ini aneh," kata Aga Khan.

Terakhir, Aga Khan juga meyakini, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal memenangkan gugatannya karena penetapan tersangka oleh KPK sudah di luar kewenangannya.

Untuk diketahui, Miryam merupakan tersangka keempat di kasus korupsi e-KTP setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong yang ditangani KPK.

Atas perbuatannya, Miryam dijerat dengan Pasal 22 jo Pasal 35 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 3-12 tahun penjara.

Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan ‎atau memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Miryam kooperatif.

Ini lantaran Miryam sudah dua kali mangkir dari penjadwalan penyidik untuk diperiksa perdana sebagai tersangka. ‎

Panggilan pertama Rabu (13/4/2017) Miryam berhalangan karena ada ibadah Paskah.

Selanjutnya saat penjadwalan ulang, Selasa (18/4/2017) Miryam malah jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah.‎

Dia meminta izin untuk istirahat dua hari yakni 18-19 April 2017 dan siap diperiksa pada Rabu (26/4/2017) esok.

Dalam kasus yang menjeratnya ini, Miryam melakukan perlawanan melalui jalur hukum dengan mengajukan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved