Usut Korupsi Kegiatan Fiktif di ESDM, KPK Periksa Tiga Saksi

Juru Bicara KPK, ‎Febri Diansyah mengatakan ada tiga saksi yang diagendakan diperiksa untuk tersangka Sri Utami.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2016) malam. Febri mengkonfirmasi bahwa benar petugas lembaga antirasywah KPK telah melakukan operasi tangkap tangan kepada sejumlah orang dimana terdapat salah satunya pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) beserta sejumlah uang yang masih dihitung hingga sekarang dan kendaraan yang telah diamankan di Gedung KPK. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah minggu lalu menetapkan Sri Utami (SU) PNS di Kementerian ESDM‎ sebagai tersangka baru di kasus dugaan korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung pada Kesekertariatan Jenderal di Kementerian ESDM.

Awal minggu ini, Selasa (25/4/2017) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemeriksaan saksi untuk penyidikan baru tersebut.

Juru Bicara KPK, ‎Febri Diansyah mengatakan ada tiga saksi yang diagendakan diperiksa untuk tersangka Sri Utami.

"‎Tiga saksi yang diperiksa yakni Parluhutan Hutahean, Direktur Anggaran I Ditjen Anggaran Kemenkeu, Purwanto (wiraswasta), dan Vagunaldi, Pranata Humas di Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM‎," ujar Febri.

Berdasarkan hasil penyidikan KPK, diketahui Sri Utami selaku Koordinator kegiatan pada satuan kerja di Sekjen Kementerian ESDM bersama-sama dengan Sekjen ESDM pada masa jabatan 2006-2013 Wayono Karno.

Dia diduga telah melakukan tindakan memperkata diri sendiri, koorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan sosialisasi di sektor energi sumber daya mineral.

"SU juga merugikan keuangan negara dengan melakukan kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi dan perawatan gedung kantor kementerian ESDM tahun anggaran 2013," tutur Febri.

Selain itu Sri Utami juga diduga mengatur pengadaan dan menerima komisi dari pelaksana pengadaan yang mengakibatkan kerugian negaranya hingga Rp 11 miliar.

Atas perbuatannya, Sri Utami disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Selain Sri Utama, sebelumnya KPK juga telah memproses mantan Menteri ESDM, Jero Wacik yang divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Hukuman bagi Jero Wacik juga ditambah berupa kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.073.031.442 subsidair 2 tahun penjara.

Sementara Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno‎ divonis enam tahun penjara dan denda Rpp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved