Kasus BLBI

KPK Cecar Dorodjatun terkait Proses Penerbitan SKL BLBI

Penyidik KPK mencecar mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti proses penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI.

KPK Cecar Dorodjatun terkait Proses Penerbitan SKL BLBI
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/5/2017). Penyidik KPK memanggil Guru Besar Emiritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut sebagai saksi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) tahun 2004 untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti proses penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI).

Sebab, penerbitan SKL tidak hanya dilakukan satu orang ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Kita dalami bagaimana proses pengambilan keputusan pada saat itu karena tidak hanya dilakukan oleh satu orang ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), tapi juga ada proses lanjutan dan proses sebelum SKL itu terbit," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017).

Menurut Febri, penyidik KPK perlu memeriksa mantan menteri atau mantan pejabat saat itu untuk mendalami hal tersebut.

Selain itu, Febri mengatakan pendalaman berkaitan dengan wewenang KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) juga diperlukan.

"Karena ada keputusan bersama juga yang perlu didalami. Sejauh mana secara prosedural terjadi dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti apa," ucap Febri.

Febri mengatakan peran KKSN terhadap penerbitan SKL perlu digali. Menurutnya, ada pembahasan-pembahasan yang terjadi sebelum SKL itu dikeluarkan.

"Untuk penerbitan SKL perlu ada keputusan-keputusan dan pembahasan-pembahasan sebelumnya," paparnya seraya mengemukakan, ada sejumlah instansi, sejumlah posisi atau jabatan pada saat itu yang seharusnya mengetahui bagaimana alur dan proses penerbitan SKL ini.

"Kami sedang menangani indikasi penerbitan SKL yang tetap dilakukan meskipun masih ada kewajiban sekitar Rp 3,7 triliun. Itu yang kita dalami lebih lanjut, kita lakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak," urainya.

Usai menjalani pemeriksaan Dorodjatun tidak banyak bicara. Dia buru-buru masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di lobi gedung.

Halaman
123
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved