KPK Periksa Perdana Bos Diratama Jaya Sebagai Tersangka Korupsi Heli TNI AU

Pemeriksaan ini merupakan perdana yang bakal dijalani Irfan usai ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/6/2017) lalu.

KOMPAS.COM/AGUSTAWESTLAND.COM
Helikopter AgustaWestland AW101. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa bos PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101, Kamis (6/7/2017).

Pemeriksaan ini merupakan perdana yang bakal dijalani Irfan usai ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (16/6/2017) lalu.

"IKS (Irfan Kurnia Saleh) diperiksa sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Febri menjelaskan, selain Irfan, penyidik juga menjadwalkan memeriksa Direktur Lejardo pte ltd, Bennyanto Sutjiadi, dan Direktur PT Karsa Cipta Gemilang, Azra Muharman. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Irfan.

"Kedua saksi diperiksa untuk tersangka IKS," kata Febri.

Diberitakan sebelumnya, Ifran Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pengadaan Helikopter angkut AW-101 di TNI AU tahun 2006-2017.

Penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi ini sudah dilakukan oleh pihak TNI dan KPK sejak bulan Maret 2017.

Adapun, konstruksi kasus ini berawal dari pengadaan satu unit Heli AW 101 oleh TNI AU.

‎Kemudian, dilakukan pelelangan oleh pihakTNI AU terhadap pengadaan Heli AW 101 tersebut‎. Dalam pelelangan terdapat dua perusahaan yang mengikuti tender yakni, PT Karya Cipta Gemilang dan PT Diratama Jaya Mandiri.

Irfan Kurnia Saleh juga diduga telah melakukan kesepakatan kontrak dengan pihak Agusta Westland (AW) selaku produsen Helikopter angkut dengan nilai Rp514 Miliar.

Namun, Irfan selaku Presdir PT DJM melanjutkan kontrak dengan pihak TNI AU setelah memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp738 Miliar. Akibatnya terjadi kerugian negara sekira Rp224 Miliar.

Atas perbuatannya, Irfan Kurnia Salehdisangkakan melanggar Pasal 2 aya (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved