Breaking News:

Presiden KSPI: Penurunan Nilai PTKP, Memangnya Ini Zaman Kompeni?

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak penurunan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan diberlakukan Menkeu

Vincentius Jyestha
Said Iqbal, Presiden KSPI, menolak kebijakan penurunan nilai PTKP, di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Senin (24/7/2017)..

Diketahui, nilai PTKP Indonesia sekarang adalah Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Penurunan nilai PTKP diperkirakan akan turun sesuai upah minimum provinsi.

Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki penghasilan per bulan sesuai upah minimum provinsi atau lebih akan terkena pajak.

Hal inilah yang dirasa Presiden KSPI, Said Iqbal, janggal dan terkesan menekan nasib para buruh.

"Apa ini zaman kompeni? Pemerintah mentalnya seperti 'kompeni', seperti rentenir. Buruh yang upahnya minimum jadi harus membayar pajak lagi," ujar Iqbal.

Ditemui di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Iqbal menuturkan akan ada banyak korban dari kebijakan ini.

"Kebijakan ini bisa membuat para guru dan karyawan sekalipun terkena pajak, jadinya masyarakat menengah ke bawah kan jadi kena imbasnya," ujar Iqbal.

Menurutnya, penurunan nilai PTKP akan membuat daya beli buruh atau pegawai semakin anjlok.

"Sekarang kalau biasanya buat belanja ada Rp 100 ribu, tapi karena harus bayar pajak ini jadi cuma punya Rp 50 ribu. Otomatis daya beli masyarakat turun kan?" tegas Iqbal.

Bisa dikatakan, imbas dari kebijakan ini pengeluaran para buruh nantinya akan terserap lebih banyak untuk membayar pajak.

Ini menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Iqbal, dimana upah buruh tidak naik, daya beli juga sudah rendah. Namun akibat kebijakan ini daya beli buruh semakin rendah lagi, Itu pun masih dibebani dengan pajak.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved