Breaking News:

Dinamika Penyaluran KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk lebih banyak lagi menyalurkan KPR bagi MBR.

dok. Kementerian PUPR
KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
dok. Kementerian PUPR
KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
dok. Kementerian PUPR
KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
dok. Kementerian PUPR
Kementerian PUPR bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada 25 BPD, di Jakarta Senin (7/8/2017).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk lebih banyak lagi menyalurkan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya.

Hal ini diperlukan karena sejak digulirkannya KPR Subsidi FLPP dari tahun 2010 hingga 2016, kemampuan penyaluran BPD baru 1,2% dari total KPR FLPP.

Tantangan yang harus dihadapi BPD dalam penyaluran KPR diantaranya harus bersaing dengan bank umum nasional yang telah lama menyalurkan KPR.

Tantangan lainnya adalah kemampuan pengelolaan dana jangka panjang karena keterbatasan sumber dana jangka panjang yang dimiliki BPD.

Untuk meningkatkan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR, Kementerian PUPR bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada 25 BPD, di Jakarta Senin (7/8/2017).

Penyerahan SOP tersebut diikuti dengan penandatanganan komitmen melaksanakan SOP oleh masing-masing perwakilan BPD, diikuti diskusi kebijakan perumahan serta strategi implementasinya.

"Adanya kedua SOP tersebut akan berdampak pada kemudahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan KPR FLPP karena para calon kreditur cukup datang ke BPD setempat untuk mengajukan permohonan kredit tanpa harus ke kota besar. Permintaan rumah MBR dengan penghasilan maksimum Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun dinilai masih tinggi," ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti.

Pada tahun 2017, dana bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan sebesar Rp 3,1 triliun untuk KPR FLPP bagi 40.000 unit dari DIPA APBN-P TA 2017 dan Rp 1,4 triliun dari pengembalian pokok KPR FLPP.

Kemudian juga dialokasikan Rp 615 miliar bagi pembiayaan 239 ribu unit rumah melalui KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan sebesar RP 1,1 Triliun untuk membiayai sebanyak 279 ribu unit rumah melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Dengan demikian, percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan melalui BPD sebagai entitas pembiayaan perumahan yang tersebar sampai pelosok daerah dipandang perlu.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved