Soal Ancaman PKB Tak Capreskan Jokowi, IMM DKI: Hanya Dagelan Politik

IMM DKI menilai ada upaya politisasi kebijakan PKB di basis Nahdlatul Ulama (NU).

Soal Ancaman PKB Tak Capreskan Jokowi, IMM DKI: Hanya Dagelan Politik
youtube
Presiden Joko Widodo berpidato dalam pembukaan Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan sekolah 8 jam Senin-Jumat yang dikeluarkan Mendikbud Muhadjir Effendy diprotes keras PKB. Mereka sempat mengancam tak mencapreskan Jokowi di 2019 jika kebijakan ini tak segera dicabut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta, M. Huda Prayoga menganggap ada indikasi politisasi kebijakan yang dilakukan oleh PKB di basis Nahdlatul Ulama.

"Saya melihat ada indikasi politisasi kebijakan yang dilakukan oleh PKB untuk kepentingan politik di basis warga NU. Ada indikasi mengambil hati & meraih simpati warga NU agar semakin membangun popularitas PKB di kalangan NU, khususnya Pak Muhaimin Iskandar yang beberapa waktu lalu didorong PKB untuk menjadi cawapres di 2019," ujar Huda di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Huda menambahkan, ancaman tersebut hanyalah dagelan politik

"Saya pikir kalau PKB konsisten & serius dengan ancaman tidak mencapreskan Pak Jokowi di 2019, baiknya PKB keluar dari koalisi pemerintah & menarik menteri-menterinya dari Kabinet Kerja Jokowi. Jika itu tidak dilakukan, maka ancaman PKB itu hanyalah dagelan politik," tambah alumnus Ponpes Al-Ishlah Lamongan ini.

Lebih lanjut, Huda menyatakan, ancaman tersebut menurunkan wibawa presiden.

"Ya, kalau orang nomor satu dengan kinerja yang cukup memuaskan rakyat terus diancam kayak gitu, ya turun dong wibawanya. Apalagi ancaman tersebut berdasar dari kebijakan pembantu presiden yang berikhtiar keras untuk mensukseskan Nawacita presiden. Saya pikir ancaman ini layak menjadi kajian dan pertimbangan presiden & partai-partai yang akan kembali mengusung Pak Jokowi di 2019," tutupnya

Sebelumnya, PKB mengancam tidak mencapreskan Jokowi di 2019 jika tidak mencabut kebijakan sekolah 8 jam Senin-Jumat yang dikeluarkan Mendikbud Muhadjir Effendy.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019," ujar Wasekjen PKB Maman Imanulhaq di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved