Breaking News:

Persempit Jarak Pelaku UMKM dan Makro, Kementerian Koperasi dan UKM Getol Lakukan Ini

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan memberdayakan koperasi di Tanah Air.

dok. Kementerian Koperasi dan UKM
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik dan Asisten Deputi Pendampingan Usaha Eviyanti Nasutionsaat pada acara "Peningkatan Kapasitas Pendamping UMKM Melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)", di Tangerang, Rabu (23/8/2017). 

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan memberdayakan koperasi di Tanah Air.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing KUMKM sehingga tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan berskala lebih besar atau 'naik kelas', dan mendukung kemandirian perekonomian nasional.

"Kebijakan menaik kelaskan koperasi dan UMKM khususnya bagi usaha berskala mikro agar mampu membuka lapangan kerja lebih besar dan sekaligus menaikkan income atau pendapatan yang lebih baik bagi kesejahteraan karyawannya," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik saat membuka acara "Peningkatan Kapasitas Pendamping UMKM Melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)", di Tangerang, Rabu (23/8/2017).

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan akademisi, kalangan asosiasi dan pendamping UMKM dan PLUT yang berasal dari berbagai daerah.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen.

Melihat jumlah pelaku usaha tersebut, menurut Abdul, terlihat adanya struktur ketidakseimbangan antara jumlah pelaku usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

"Untuk itu, perlu dibantu mewujudkan pola kemitraan antara UMKM dan usaha berskala besar, sehingga UMKM mampu memperbesar omset dan meningkatkan pendapatan bagi karyawannya. Setidaknya bisa mencapai upah minimum di daerahnya," kata Abdul.

Ia juga mengatakan, jumlah UMKM itu sebenarnya besar. Sebarannya sendiri mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Namun mirisnya, jumlah sumber daya pembinanya terbatas. Maka sebab itulah, keberadaan tenaga pendamping sangat strategis dan dibutuhkan.

Saat ini, jumlah tenaga pendamping yang mampu direkrut oleh Kemenkop dan UKM sebanyak 4.242 orang terdiri dari PNS dan non PNS.

Melalui sinergi dengan BDS di seluruh Indonesia terdapat tambahan tenaga pendamping sebanyak 2.253 orang sehingga jumlah keseluruhan sebangak 6.495 orang.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved