Tragedi Kemanusiaan Rohingya
Wiranto Persilakan Siapapun Peduli Tragedi Rohingya Untuk Datangi Kantornya
Konflik antara etnis Rohingya dengan pribumi dan pemerintah Myanmar, menyebabkan ratusan orang dari etnis Rohignya tewas, serta ratusan ribu
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah mengambil sikap dan tindakan, atas tragedi Rohingya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan pemerintah sudah mengirimkan bantuan untuk siapapun yang terdampak konflik, dan sudah mengirimkan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP. Marsudi ke lokasi konflik.
"Masyarakat tenang-tenang saja, pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap kemanusiaan, dan sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik, presiden sudah perintahkan menteri-menteri untuk melakukan langkah-langkah yang intinya, peduli kepada musibah kemanusiaan Myanmar," ujarnya kepada wartawan di Universitas Tarumanegara, Jakarat Barat, Selasa (5/9/2017).
Tragedi Rohingya terjadi karena pemerintah Myanmar, tidak mengakui keberadaan Muslim Rohignya, yang merupakan pendatang dari Bangladesh, dan sudah mendiami Rakhine State sejak ratusan tahun lalu.
Baca: Generasi Muda Buddhis Indonesia Minta Masyarakat Waspadai Informasi Konflik Rohingya di Media Sosial
Konflik antara etnis Rohingya dengan pribumi dan pemerintah Myanmar, menyebabkan ratusan orang dari etnis Rohignya tewas, serta ratusan ribu lainnya mengungsi.
Menurut Wiranto, tidak perlu masyarakat mengambil aksi sendiri dengan tanpa mengindahkan aturan yang ada, untuk membela etnis Rohingya yang banyak menjadi korban atas konflik SARA yang terjadi di Rakhien State, Myanmar.
Ia menyebut ketimbang berangkat ke lokasi konflik, ia mengimbau masyarakat untuk memberi masukan ke pemerintah.
"Tidak usah ada aksi sendiri-sendiri, sampaikan kepada pemerintah, Menko Polhukam, kalau memang jelasnya (datang) ke kantor saya, kita bicarakan, ketimbang panas-panasan," katanya.
"Kita bincangkan positif, bisa kita ambil langkah-langkah bersama, apa sih yang harus kita lakukan, kita mendengarkan suara rakyat, tapi bukan rakyat masyarakat elemen masyarakat yang kemudian bergerak sendiri-sendiri, seakan-akan tidak ada negara, tidak ada pemerintah," katanya.
