Polemik Panglima TNI

Anggota DPR: Hentikan Kegaduhan yang Tidak Produktif

Sudding menilai, polemik pengadaan impor senjata telah me‎nimbulkan kegaduhan.

Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Sarifuddin Sudding 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai, para petinggi Kementerian atau Lembaga (K/L) harus mencermati perintah Presiden Joko Widodo agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif.

Menurutnya, polemik yang tidak penting antara Kementerian atau Lembaga jangan sampai menggadaikan kepentingan rakyat.

"Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan Presiden Jokowi agar Kementerian atau Lembaga menghentikan kegaduhan yang tidak produktif," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Sudding menilai, polemik pengadaan impor senjata telah me‎nimbulkan kegaduhan.

Isu pengadaan senjata itu telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat saat ini.

"Untuk itu harus ada koordinasi intensif antar Kementerian atau Lembaga agar tidak terjadi misskomunikasi,"ujarnya.

Baca: Sudah Sehat, KPK Siap-siap Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi

‎Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu menuturkan, dalam pengadaan impor senjata memang seharusnya di bawah koordinasi Panglima TNI.

Tidak salah rasanya jika Panglima TNI mengetahui rencana impor senjata yang masuk ke Indonesia.

"Seharusnya pengadaaan impor senjata di bawah koordinasi Panglima TNI. Panglima harus tahu pengadaan senjata seperti itu," katanya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved