Menhub Budi Karya Siap Bantu KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hari ini, JUmat (13/10/2017) tidak bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi.

Menteri Budi Karya sedianya diperiksa terkait kasus ‎dugaan suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut TA 2016-2017 untuk tersangka Direktur Utama PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan (APK).

Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Baitul Ihwan‎ mengatakan sebenarnya Menhub bersedia memenuhi panggilan namun dia harus menghadiri acara internasional mewakili negara Indonesia di waktu yang bersamaan.

Masih menurut Baitul Ihwan, ‎Menhub saat ini tengah menghadiri kegiatan para menteri transportasi negara-negara yang masuk dalam ASEAN. Acara tersebut digelar di Singapura, sejak Kamis kemarin, 12 Oktober 2017.

"Para Menteri Transportasi ASEAN menandatangani 4 buah kesepakatan yaitu terkait liberalisasi bidang jasa transportasi udara. Soal ketidakhadiran Menhub, sudah kami beritahu ke KPK. Jadi pada prinsipnya, Menhub siap membantu KPK," kata Ihwan.

Baca: Kejaksaan Tolak Bergabung dengan Densus Antikorupsi

Seperti diketahui, KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dengan perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) tahun anggaran 2016-2017.

Dalam OTT yang dilakukan pada Rabu (23/8/2017) malam hingga Kamis (24/8/2017) sore, penyidik mengamankan lima orang di beberapa lokasi terpisah lalu dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kelima orang tersebut yakni Antonius Tonny Budiono (ATB)-Dirjen Perhubungan Laut, Adiputra Kurniawan (APK)-Komisaris PT Adhi Guna Keruk Tama (PT AGK)‎, S-Manager kauangan PT AGK, DG-Direktur PT AGK, dan W-Kepala Sub Direktorat Pengerukan dan Reklamasi.