Ketua IMM Bicara Jambore Mahasiswa, Kapolri dan Kontestasi 2019

Beredar kabar bahwa jambore akan dibuka secara resmi pada 24 Oktober 2017 di Cibodas, menjadi polemik.

Ketua IMM Bicara Jambore Mahasiswa, Kapolri dan Kontestasi 2019
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan elemen Buruh menggelar aksi demonstrasi dalam rangka evaluasi kebijakan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Jumat (20/10/2017). Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap 3 Tahun kepemimpinan Jokowi-JK yang dinilai pemerintah di era ini dianggap buta terhadap kepentingan sosial terutama rakyat kecil serta pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah di era Jokowi-JK ini dianggap lebih condong ke asing dan masyarakat kelas menengah atas. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar kabar bahwa jambore akan dibuka secara resmi pada 24 Oktober 2017 di Cibodas, menjadi polemik.

Hal tersebut diutarakan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ali Muthohirin.

"Acara itu berdekatan dengan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2017, banyak yang beranggapan bahwa acara itu adalah bagian dari pembungkaman terhadap aktivis mahasiswa," ujar Ali, Minggu (22/10/2017)

Karena pada saat itu kata Ali, para aktivis BEM se-nusantara menggelar aksi di depan Istana sampai malam.

"Di sisi yang lain organisasi mahasiswa ekstra kampus dianggap sibuk mempersiapkan jambore yang menurut banyak pihak ada peran Kapolri dalam pagelaran jambore ini," ungkapnya.

"Terkait polemik ini, kami dari DPP IMM, walau tidak terlibat dan mengikuti agenda tersebut, bahwa dua hal antara peran Kapolri dan pembungkaman aktivis tidaklah bisa kita simpulkan begitu saja," Ali menambahkan.

Apalagi, kata dia, menyimpulkan bahwa jambore itu agenda negatif, tentu masing-masing organisasi mempunyai landasan kebijakan.

Pun demikian dengan Kapolri sebagai kepala kepolisian, kata dia, pejabat negara mungkin berkeinginan merangkul semua komponen masyarakat dan mahasiswa demi menjalankan tugasnya secara profesional.

"Kebijakan merangkul eksponen mahasiswa ini tentunya menjadi investasi tersendiri bagi Kapolri, baik untuk tugasnya dan tanggungjawab ke Presiden maupun investasi untuk jangka panjang. Misalnya untuk kontestasi 2019,"jelasnya.

Di samping merangkul eksponen mahasiswa, menurutnya, Kapolri juga sering datang ke kampus-kampus memberikan kuliah umum.

"Sehingga menambah geliat bahwa kapolri berpotensi dalam kontestasi pada 2019, minimal berpotensi mengikuti kontestasi sebagai wakil presiden, tentu sebagai warga negara punya hak, apalagi sebagai pejabat negara," kata dia.

"Dalam alam demokrasi ini sah-sah saja dilakukan,toh kesimpulan kembali ke masyarakat apakah yang dilakukan pak kapolri menjadi kesimpulan bahwa beliau berpotensi menjadi wapres, atau malah menjadi serangan balik karena terlalu dekat dengan mahasiswa dengan kesimpulan bahwa itu adalah upaya pembungkaman," kata Ali menambahkan.

Ali melanjutkan, dengan menggandeng eksponen mahasiswa dalam pagelaran jambore maka Kapolri ingin menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan kebangsaan, sehingga DPP IMM kurang setuju terkait jambore sebagai alat bungkam, karena idealisme gerakan mahasiswa tak akan pernah bisa di bungkam.

"Dan saya yakin bahwa sebentar lagi jalanan akan penuh dengan teriakan mahasiswa ekstra kampus untuk menyuarakan keadilan, karena begitu banyak kebijakan pemerintah yang terlalu berpihak pada kepentingan tertentu yang harus di kritisi," pungkasnya.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved