Breaking News:

Korupsi KTP Elektronik

Dituntut Penjara 8 Tahun, Miryam S Haryani Langsung Kecewa Berat

"Ke mana yang lima sampai enam jam itu? tidak di-blow up JPU sehingga hakim hanya meraba-raba.

TRIBUNNEWS/ERI KOMAR SINAGA
Tersangka mantan anggota DPR RI yang juga kader Partai Hanura, Miryam S Haryani, di sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (23/10/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku kecewa dituntut pidana penjara delapan tahun terkait kasus memberikan keterangan tidak benar di persidangan korupsi e-KTP.

Miryam tetap keukeuh bahwa fakta persidangan sejauh ini mengatakan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) bukanlah merupakan tindak pidana. Miryam kembali mengungkapkan beberapa peryataannya terdahulu memiliki alasan untuk mencabut BAP saat di penyidikan e-KTP.

"Pertama saya tertekan karena mendapat intimidasi dan ancaman. Apakah saya salah mengutarakan sesuatu yang terjadi di KPK di pengadilan," kata Miryam usai sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Kedua, Miryam mengaku tidak tahu jika mencabut isi BAP adalah perbuatan yang salah karena dia mengaku buta hukum.

Baca: Harga Gas Bisa Kompetitif Kalau Rantai Distribusi Dipangkas

Baca: Menko Luhut: Kita Berdoa Saja Gunung Agung Nggak Bersikap Aneh-aneh

Ketiga, Miryam menegaskan fakta-fakta persidangan jelas sempat dibacakan jaksa bahwa penyidik Novel Baswedan mengancam dia dengan mengatakan akan menangkapnya pada tahun 2010.

Miryam mengkritik tayangan pemeriksaan dia saat di penyidikan hanya ditayangkan sekitar 2 menit di persidangan. Padahal pemeriksaan Miryam di KPK berlangsung 7-8 jam.

"Ke mana yang lima sampai enam jam itu? tidak di-blow up JPU sehingga hakim hanya meraba-raba. Sehingga kalau fair harusnya tujuh sampai delapan jam," kata dia.

Lagipula, lanjut Miryam, tidak ada bukti aliran yang mengalir ke dia. Yosep Sumartono yang disebut sebagai utusan Sugiharto untuk memberikan uang tersebu melalui pembantu Miryam, tidak tahu jenis kelamin pembantu Miryam tersebut.

Miryam juga mengatakan tidak terbukti pengakuan Sugiharto yang mengantarkan uang ke rumahnya dan diterima oleh nenek-nenek. Faktanya, kata Miryam, Sugiharto tidak tahu siapa nenek-nenek itu.

Sebelumnya, Miryam dituntut dituntut pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Miryam dinilai terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal 22 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved