Breaking News:

Korupsi KTP Elektronik

Jaksa KPK: Maryam S Haryani Lakukan Kejahatan Kelas Berat

Jaksa menuntut agar Miryam dipenjara 8 tahun dan membayar denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tribunnews.com/ Eri Komar Sinaga
Terdakwa Memberikan Keterangan tidak benar, Miryam S Haryani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat kejahatan yang dilakukan Miryam S. Haryani merupakan kejahatan berat.

Jaksa menuntut agar Miryam dipenjara 8 tahun dan membayar denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Saksi dilarang memberi keterangan bohong karena sudah disumpah sesuai lafal agamanya. Apabila disengaja, maka bukan hanya menghalangi proses pengadilan, tapi juga kejahatan berat yang ditujukan pada Tuhan, hakim dan manusia," kata jaksa Kresno Anto ketika membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakata, Senin (23/10/2017)

Saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam persidangan perkara korupsi KTP-elektronik, Miryam mencabut keterangannya selama penyidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Politikus Partai Hanura ini bahkan menuding mendapat tekanan dari tiga penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan Irwan Santoso.

Selain itu, jaksa juga mempertimbangkan beberapa hal lain yang memberatkan. Pertama, perbuatan Miryam dirasa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Kedua, tindakan Miryam menghambat proses penegakan hukum kasus korupsi KTP-elektronik yang saat ini tengah berlangsung. Padahal kasus ini termasuk "grand corruption" dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Ketiga, perbuatan terdakwa tidak menghormati pengadilan dan menodai sumpah. Jaksa juga menilai sebagai anggota DPR RI, Miryam memberi teladan buruk dengan merusak nilai kejujuran.

Sementara sebagai hal yang meringankan, Miryam masih memiliki tanggungan.

Jaksa pun menuntut Miryam agar dinyatakan melanggar pasal 22 juncto pasal 35 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah pasal 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved