Breaking News:

Korupsi KTP Elektronik

Miryam S Haryani: Jangankan Vonis 5 Tahun, Jadi Tersangka Saja Saya Keberatan

Miryam pun mengaku keberatan divonis penjara lima tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Terdakwa anggota DPR RI Miryam S Haryani di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (13/11/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa anggota DPR RI Miryam S Haryani mengaku tidak bersalah terkait dakwaan terhadap dirinya memberikan keterangan tidak benar pada kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

Miryam pun mengaku keberatan divonis penjara lima tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

"Jangankan vonis lima tahun. Jadi tersangka saja saya keberatan," kata Miryam usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Miryam berdalih dia tidak berbohong karena mendapat ancaman dari tiga penyidik yang memeriksa dirinya yakni M Irwan Susanto, Ambarita Damanik dan Novel Baswedan.

"Saya ditekan, diintimidasi oleh Saudara Novel Baswedan. Saya katakan itu di pengadilan, apa yang saya rasa saya ungkapkan di pengadilan. Kalau saya mengungkapkan itu kesalahan saya, saya nggak tahu," kata dia.

Baca: Miryam S Haryani Divonis 5 Tahun Penjara, Denda Rp 200 Juta

Miryam kembali protes terkait rekaman pemeriksaan dia di KPK yang hanya ditayangkan sekitar 2 menit di persidangan.

Padahal, kata Miryam, dia diperiksa 7-8 jam.

"Jadi tidak harus mulut saya yang ngomong saya terancam atau tidak," kata politikus Partai Hanura itu.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK yang menuntut pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Atas perbuatannya Miryam dinilai terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal 22 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved