Korupsi KTP Elektronik

Anggota Komisi III DPR Kecam Rencana KPK DPO-kan Novanto

Menurutnya, Novanto merupakan pejabat negara dan kemungkinan masih berada di Tanah Air.

Anggota Komisi III DPR Kecam Rencana KPK DPO-kan Novanto
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Junimart Girsang menilai rencana KPK memasukkan nama Setya Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), berlebihan.

Menurutnya, Novanto merupakan pejabat negara dan kemungkinan masih berada di Tanah Air.

"Berlebihan, beliau pejabat negara. Ini masih di Indonesia. Kecuali kalau beliau sudah di luar negeri, boleh lah. Teroris saja enggak buronan. Enggak sampai gini, terlalu berlebihan," kata Junimart saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Junimart mengaku miris melihat upaya KPK menjemput paksa dan penangkapan kepada Novanto.

Padahal, KPK sendiri juga terus menolak dipanggil ke forum rapat Pansus Hak Angket KPK dengan dalih menunggu putusan MK atas uji materi UU MD3.

Sementara, kubu Setnov menolak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK atas kasus e-KTP juga dengan alasan menunggu putusan uji materi terkait Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2.

Baca: Polda Metro Jaya Pasti Bantu KPK Buru Setya Novanto

"Kenapa pada ketika Pansus Angket KPK undang KPK, mereka beralasan menunggu hasil MK. Sehingga mereka tak mau datang. Kalau Pak Setnov buat dalil yang sama apakah salah. Menunggu hasil putusan MK," kata Junimart.

Sampai pagi ini keberadaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak diketahui di mana.

Bahkan semua nomor ponselnya tak bisa dihubungi baik oleh istri maupun kuasa hukumnya sejak kemarin malam.

Diketahui kemarin merupakan pemanggilan perdana Setya Novanto sebagai tersangka setelah KPK resmi menjeratnya kembali sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Sebelumnya, Setya Novanto sudah tiga kali menolak hadir sebagai saksi dalam kasus tersebut untuk tersangka Anang Sugiana.

Dalam perkara ini, Setya Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved