Senin, 18 Agustus 2025

Calon Panglima TNI

Penunjukan Hadi Sebagai Panglima TNI Bentuk Membangun Soliditas Antarmatra

Hendardi mengatakan bahwa rotasi antarmatra sangat penting di tubuh TNI guna menjaga soliditas TNI.

Editor: Johnson Simanjuntak
Kolase Tribunnews
Kolase Presiden Jokowi, Jenderal Gatot Nurmantyo dan Marsekal Hadi Tjahjanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi dirasa sangat tepat.

Hendardi mengatakan bahwa rotasi antarmatra sangat penting di tubuh TNI guna menjaga soliditas TNI.

"Rotasi antarmatra TNI untuk posisi Panglima TNI telah terbukti mampu menjadi instrumen menjaga soliditas TNI," kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Selasa (5/12/2017).

Diketahui, rotasi antarmatra juga pernah dilakukan oleh masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, kata Hendardi, dukungan dari kalangan parlemen dan elemen masyarakat sipil atas penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Presiden Jokowi merupakan indikator kepercayaan publik pada Hadi Tjahjanto untuk memimpin korps TNI mewujudkan TNI yang bersih dan profesional.

Untuk itu, ia berpesan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendukung langkah Presiden Jokowi tersebut.

Baca: ICW dan KPK Luncurkan Buku Kisah Pembelajaran Kritis dan Antikorupsi dari Guru-guru

"Maka sudah selayaknya pula korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung langkah politik Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI," kata Hendardi.

Sejalan dengan pengajuan calon Panglima TNI ini pula, lanjut Hendardi, secara etika kepemimpinan Panglima TNI Gatot tidak serta merta mengambil keputusan-keputusan strategis di TNI.

Seperti melakukan mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana-rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan.

Terlebih, sebelumnya pada Senin (4/11/2017) lalu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan berencana melibatkan ormas-ormas dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018.

"Hal ini sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan, apalagi pengamanan Pilkada bukanlah tugas utama TNI dan ormas-ormas yang justru akan menyuburkan vigilantisme," ujar Hendardi.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan